logo Undang-2, Inpres... - Papuaweb - Laws, Decrees... honai/home page

Undang-Undang dan Peraturan lain berhubungan dengan Papua (daftar sementara)

Update terakhir - April 7, 2005

Undang-undang
  • 35/2003 Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua
  • 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
  • 12/2003 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  • 29/2002 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
  • 26/2002 Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua
  • 2/2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • 21/2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
  • 16/2001 Yayasan
  • 19/2001 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
  • 35/2000 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
  • 26/2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia
  • 25/2000 Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004
  • 5/2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
  • 45/1999 Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong [pdf 1.1Mb]
  • 27/1997 Mobilisasi dan Demobilisasi
  • 23/1997 Environmental Impact Assessment (AMDAL)
  • 6/1996 Perairan Indonesia
  • 57/1995 Integrated/Multisectoral Activities EIA
  • 55/1995 Regional EIA
  • 6/1993 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura
  • 1/1993 Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
  • 10/1990 Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang
  • 6/1990 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah
  • 2/1989 Sistem Pendidikan Nasional
  • 2/1987 Pengesahan "Treaty of Mutual Respect, Friendship And Cooperation Between the Republic of Indonesia And the Independent State of Papua New Guinea"
  • 8/1985 Organisasi Kemsayarakatan
  • 1/1985 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
  • 21/1982 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
  • 20/1982 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
  • 5/1979 Pemerintahan Desa
  • 3/1976 Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
  • 5/1975 Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  • 4/1975 Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat
  • 6/1973 Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua New Guinea
  • 14/1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
  • 6/1970 Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970
  • 15/1969 Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat
  • 12/1969 Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
  • 15/1968 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan Triwulan I Tahun 1969
  • 7/1967 Veteran Republik Indonesia
  • 4/1967 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
  • 13/1966 Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966
  • 12/1966 Penetapan Anggaran Induk Beserta Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1965
  • 11/1966 Ketentuan-ketentuan Pokok Pers
  • 19/1965 Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
  • 18/1965 Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
  • 15/1965 Veteran Republik Indonesia
  • 11/1965 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Prp Tahun 1960 Tentang Pergudangan (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 31) Menjadi Undang-Undang
  • 36/1964 Pungutan Istimewa Atas Impor Untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera
  • 7/1964 Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (Swi) di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
  • 3/1964 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bahan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 70), Menjadi Undang-Undang
  • 4/1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraan Bermotor Yang DIImpor Kedalam Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 52), Menjadi Undang-Undang
  • 3/1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa
  • 1/1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 49), Menjadi Undang-Undang
  • 17/1962 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1962, Tentang Penerimaan dan Penggunaan Warga Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut-Serta Dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 21) Menjadi Undang-Undang
  • 5/1962 Perusahaan Daerah
  • 9/1962 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1962
  • 8/1962 Pembuatan Perjanjian Persahabatan dan Kerja-Sama Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Hongaria
  • 7/1962 Pembuatan Perjanjian Persahabatan dan Kerja-Sama Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslovakia
  • 12/1961 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok
  • 6/1961 Perjanjian Internasional ,Mengenai Pengiriman Berita Jarak Jauh
  • 5/1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  • 17/1959 Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran
  • 86/1958 Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
  • 85/1958 Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960
  • 23/1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 Tentang Penambahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 76), Sebagai Undang-Undang
  • 20/1958 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-Undang
  • 2/1957 Perjanjian Internasional Mengenai Pemberitaan Jarak Jauh
  • 15/1956 Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
  • 13/1956 Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar
  • 25/1954 Perjanjian-Perjanjian Pos Sedunia
  • 7/1953 Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Peraturan Pengganti (Perpu)
  • 5/1964 Nilai Transaksi Rupiah dan Pembebasan Atas Impor
  • 8/1963 Pemasukan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia
  • 16/1962 Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bangunan
  • 14/1962 Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraan Bermotor Yang DIImpor Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia
  • 13/1962 Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor
  • 11/1962 Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang
  • 9/1962 Pengendalian Harga
  • 8/1962 Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan
  • 5/1962 Perusahaan Daerah
  • 3/1962 Penerimaan dan Penggunaan Warga-Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut-Serta Dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat
  • 1/1962 Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara
Peraturan Pemerintah (PP)
  • 49/2002 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian
  • 38/2002 Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
  • 35/2002 Dana Reboisasi
  • 34/2002 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
  • 65/2000 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Pos Indonesia
  • 15/2000 Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura Dari Kota Jayapura Ke Wilayah Sentani di Kabupaten Jayapura
  • 92/1999 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
  • 82/1999 Angkutan di Perairan
  • 74/1999 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
  • 7/1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
  • 6/1999 Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi
  • 59/1998 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
  • 47/1997 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  • 65/1996 Pembentukan Limapuluh Tiga Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-Fak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
  • 54/1996 Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
  • 52/1996 Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
  • 31/1996 Pembentukan Kota Administratif Sorong
  • 7/1996 Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan II dan Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perkebunan Nusantara II
  • 8/1995 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan
  • 7/1993 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing
  • 17/1992 Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing
  • 27/1991 Rawa
  • 7/1987 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah
  • 36/1985 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
  • 35/1985 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985
  • 17/1983 Perusahaan Umum Pelabuhan IV
  • 41/1980 Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum
  • 26/1979 Pembentukan Kota Adminstratif Jayapura
  • 4/1979 Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Pokok Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  • 2/1979 Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Janda/Dudanya
  • 11/1978 Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Yang Telah Mencapai Usia 70 (Tujuhpuluh) Tahun Atau Lebih
  • 8/1978 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 Tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun Kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan Yang Bersifat Pensiun
  • 18/1977 Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  • 7/1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  • 6/1977 Penyesuaian Pokok Pensiun Purnawirawan Abri/Warakawuri, dan Tunjang Anak Yatim Piatu Abri di Propinsi Irian Jaya
  • 5/1977 Penyesuaian Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil, Janda/Duda, dan Anak Yatim Piatunya di Propinsi Irian Jaya
  • 2/1976 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
  • 1/1976 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
  • 16/1975 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1969 Tentang Satyalancana Pepera
  • 7/1975 Berlakunya Peraturan Gaji Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1968 di Propinsi Irian Jaya
  • 11/1974 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Peningkatan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai dan Penjabat Negara
  • 37/1973 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dibidang Perikanan Laut di Sorong (Irian Jaya)
  • 12/1973 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1972 Tentang Peningkatan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
  • 11/1973 Berlakunya Pgps 1968 di Propinsi Irian Jaya
  • 5/1973 Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya
  • 31/1972 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada P.T. "Paniai Lake Minerals"
  • 29/1972 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada P.T. "Baliem Valley Minerals"
  • 28/1970 Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
  • 16/1970 Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa
  • 3/1970 Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969, Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
  • 2/1970 Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969, Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  • 1/1970 Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
  • 26/1969 Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer Ix Yang Selanjutnya Disebut Satyalancana "Raksaka Dharma"
  • 25/1969 Satya Lancana Pepera
  • 16/1969 Perubahan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 1963
  • 13/1969 Penghasilan Bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Daerah Propinsi Irian Barat
  • 4/1969 Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada Pt. Pacific Nikkel Indonesia
  • 40/1968 Pelepasan AktIVitas KomersIIl Dari Cabang-Cabang Bank Indonesia di Wilayah Irian Barat
  • 12/1967 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S. 1968)
  • 3/1967 Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri dan Pejabat Negeri Lainnya Serta Penerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Bersifat Pensiun
  • 20/1966 Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri dan Pejabat Negeri Lainnya Serta Penerimaan Pensiun Atau Tunjangan Yang Bersifat Pensiun
  • 24/1965 Perpanjangan Dinas Wajib Militer
  • 42/1964 Pembayaran Penghasilan Beberapa Pejabat Negara Tertentu Dalam Mata Uang Rupiah Irian Barat
  • 37/1964 Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1964 Tentang Penetapan Presentasi Dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah Dalam Tahun 1962 (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 21) Untuk Tahun 1963
  • 34/1964 Pemberian Tunjangan Jabatan Kepada Pegawai Negeri Yang Memangku Jabatan Tertentu
  • 33/1964 Pemberian Tunjangan Lauk-Pauk Kepada Pegawai Negeri/Pejabat Negara
  • 32/1964 Pemberian Tunjangan Pengabdian Pegawai Negeri/Pejabat Negara
  • 21/1964 Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar
  • 10/1964 Penetapan Persentasi Dari Beberapa Penerimaan Negara Untuk Daerah Dalam Tahun 1962
  • 6/1964 Tarip Uang Tera
  • 4/1964 Pajak Pendapatan Dari Gaji Pegawai Negeri Dalam Mata Uang Rupiah Yang Dibebankan Kepada Keuangan Umum Indonesia
  • 23/1962 Penyerahan Tugas dan Wewenang Serta Penyerahan Perusahaan Tertentu Departemen Perindustrian Rakyat Kepada Daerah Tingkat I
  • 21/1962 Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1951 Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1957
  • 17/1962 Satyalancana "Satya Dharma"
  • 12/1962 Perusahaan Muatan Kapal Laut 1962
  • 3/1962 Penerimaan dan Penggunaan Warga-Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut-Serta Dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat
  • 1/1962 Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara
  • 54/1961 Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Irian Barat
  • 35/1960 Nasionalisasi N.V. "Semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer (S.S.P.V.)" dan N.V. "Semarang Veer"
  • 34/1960 Nasionalisasi Perusahaan N.V. K.P.M. di Indonesia
  • 8/1959 Penambahan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1958 Tentang Penetapan Semua Bank Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan Pembentukan Badan Pengawas Bank-Bank Belanda
  • 56/1958 Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi
  • 38/1958 Pendaftaran Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kementerian Republik Indonesia
  • 27/1958 Pelaksanaan Persetujuan Pampasan Perang Antara Republik Indonesia dan Jepang
  • 23/1958 Penempatan Semua Perusahaan Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia
  • 10/1958 Pembentukan Badan Pusat Penguasa Perusahaan-Perusahaan Industri dan Tambang Belanda
  • 3/1957 Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah
  • 9/1954 Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
  • 66/1951 Lambang Negara
Keputusan Presiden (Keppres)
  • 18/2003 Bebas Visa Kunjungan Singkat
  • 1/2003 Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003
  • 68/2002 Tunjangan Khusus Provinsi Papua
  • 58/2002 Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, aan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari
  • 55/2001 Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
  • 44/2002 Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
  • 10/2002 Pembentukan Komisi Penyelidik Nasional Kasus theys Hiyo Eluay
  • 51/2001 Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea
  • 31/2001 Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar
  • 13/2001 Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional
  • 181/2000 Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001
  • 153/2000 Pendirian UnIVersitas Negeri Papua
  • 110/2000 Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999
  • 96/2000 Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal
  • 78/2000 Pembentukan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor dan Kejaksaan Negeri Timika
  • 13/2000 Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
  • 151/1999 Tim Kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku, dan Tim Kerja Riau
  • 140/1999 Tunjangan Khusus Bagi Veteran Republik Indonesia Penerima Tunjangan Veteran Yang Menetap dan Bertempat Tinggal di Daerah Propinsi Irian Jaya
  • 129/1999 Pengesahan "Protocol to Implement the Second Package of Commitments under the Asean Framework Agreement on Services"
  • 103/1999 Pengesahan "Second Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Protokol Kedua Perubahan Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara)"
  • 97/1999 Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang
  • 71/1999 Pembentukan Pengadilan Negeri Kota Timika
  • 184/1998 Tim Koordinasi dan Sub Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional
  • 145/1998 Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Kajen, Giri Menang, Badung, Ermera, Manatuto, Sentani, Mimika, dan Paniai
  • 32/1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997
  • 10/1998 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak
  • 53/1997 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997
  • 24/1997 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993
  • 99/1996 Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum
  • 98/1996 Tunjangan Khusus Pensiunan Pegawai Negeri Beserta Janda/Dudanya Yang Menetap dan Bertempat Tinggal di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur
  • 90/1996 Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak
  • 73/1996 Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina
  • 34/1996 Tunjangan Pengabdian Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja dan Bertempat Tinggal di Wilayah Terpencil
  • 18/1996 Pengesahan "Constitution and Convention of the International Telecommunication Union, Geneva, 1992 (Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Jenewa, 1992), Beserta Instrumen Amandemennya, Kyoto, 1994
  • 9/1996 Pengesahan "Agreement on C.A.B. International"
  • 31/1995 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal
  • 120/1993 Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
  • 108/1993 Pengesahan "Air Transport Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea Relating to Scheduled Air Services"
  • 54/1993 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal
  • 40/1993 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991
  • 16/1993 Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon, dan Jayapura
  • 32/1992 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal
  • 18/1992 Pengesahan "Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea Regarding the Status of Forces of each State in the Territory of the Other State"
  • 54/1990 Pembukaan Konsulat Republik Indonesia di Vanimo, Papua Nugini
  • 52/1990 Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang
  • 39/1990 Pengesahan Basic Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia And the Government of Papua New Guinea On Border Arrangements
  • 66/1984 Pengesahan Basic Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia And the Government of Papua New Guinea On Border Arrangements
  • 21/1982 Mengesahkan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini Tentang Batas-Batas Maritim Antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dan Kerjasama Tentang Masalah-Masalah Yang Bersangkutan Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini Yang Telah Ditanda Tangani di Jakarta Pada Tanggal 13 Desember 1980
  • 6/1980 Mengesahkan "Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini Tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini, Yang Telah Ditandatangani di Jakarta Pada Tanggal 17 Desember 1979, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
  • 37/1979 Mengesahkan "Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia And the Government of Papua New Guinea Concerning Technical Co-Operation"
  • 27/1974 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia (Bertindak Atas Nama Sendiri dan Atas Nama Pemerintah Papua New Guinea) Tentang Pengaturan-Pengaturan Administrasi Mengenai Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea
  • 1A/1969 Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut di Dalam Peristiwa Awom dan Kawan-Kawan. Peristiwa Mandacan dan Kawan-Kawan dan Peristiwa Wagete-Enaratoli di Irian Barat
  • 449/1961 Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan
Instruksi Presiden (Inpres)
  • 1/2003 Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang, Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
  • 7/2002 Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
  • 1/1999 Pengiriman Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara Kepada Badan Pemeriksa Keuangan
  • 32/1998 Penetapan Harga Dasar Gabah Serta Harga Pembelian Gabah dan Beras
  • 5/1982 Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1982/1983
  • 4/1982 Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983
  • 2/1982 Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1982/1983
  • 1/1982 Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1982
  • 8/1981 Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982
Penetapan Presiden (Penpres)
  • 27/1965 Pengeluaran Uang Rupiah Baru Yang Berlaku Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Bagi Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Penarikan Uang Rupiah Lama Dari Peredaran
  • 14/1965 Kegiatan Politik dan Kepartaian di Daerah Propinsi Irian Barat
  • 3/1964 Satuan Uang Rupiah Yang Berlaku di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
  • 14/1963 Kebijaksanaan Pembangunan Propinsi Irian Barat
  • 8/1963 Kegiatan Politik di Irian Barat
  • 3/1963 Peraturan-Peraturan Devisen Khusus Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
  • 2/1963 Satuan Rupiah Yang Khusus Berlaku Untuk Daerah Propinsi Irian Barat
  • 1/1963 Pemerintahan di Wilayah Irian Barat Segera Setelah Diserahkan Kepada Republik Indonesia
  • 4/1962 Keadaan Tertib Sipil
  • 1/1962 Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru
  • 4/1960 Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
  • 5/1959 Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak-Pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang-Pangan
Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti)
  • 12/1962 Hak dan Kedudukan Sukarelawan Pembebasan Irian Barat
  • 11/1962 Pengerahan Pengiriman Tenaga Pembangunan Irian Barat
  • 7/1962 Perbantuan Komponen Sipil Pada Gubernur Militer Mandala
Peraturan Presiden (Perpres)
  • 6/1966 Penghapusan Pengadilan Adat/Swapraja dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri di Irian Barat
  • 14/1965 Majelis Pendidikan Nasional
  • 6/1965 Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Kepolisian Yang Kedudukannya Diatur Oleh Peraturan Presiden No. 39 Tahun 1964 Dalam Hal Terjadi Kenaikan Pangkat
  • 46/1964 Pemberian Perbaikan Penghasilan Kepada Bekas Pegawai Sipil/Anggota Angkatan Kepolisian Negara/Angkatan Kepolisian Negara/Anggota Militer/Menteri Negara dan Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Serta Janda dan Anak Yatim-Piatunya
  • 41/1964 Kedudukan Keuangan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian Yang Dipindahkan/Diperbantukan di Propinsi Irian Barat.
  • 40/1964 Kedudukan Keuangan Gubernur/Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat
  • 39/1964 Perubahan dan Tambahan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 1963 Tentang Peraturan Penyesuaian Gaji dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian Negara di Propinsi Irian Barat Ke Dalam "P.G.P.N. 1961"/"P.G.Pol. 1961"
  • 34/1964 Peraturan Penghasilan Anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Propinsi Irian Barat
  • 28/1964 Pencabutan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 29) Tentang Pendirian Perusahaan Negara Irian Bhakti
  • 15/1964 Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri
  • 23/1963 Peraturan Penyesuaian Gaji dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian Negara di Propinsi Irian Barat Kedalam P.G.P.N.-1961/P.G.-Pol.-1961
  • 20/1963 Pemberian Fasilitas Bagi Proyek-Proyek Yang Dibiayai Dengan Kredit Luar Negeri Atas Dasar "Production Sharing"
  • 12/1963 Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, Acara dan Tugas Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Kejaksaan di Propinsi Irian Barat.
  • 11/1963 Kopra
  • 9/1963 Pemberian Perbaikan-Penghasilan/Penghasilan Peralihan Kepada Bekas Pegawai Negeri Sipil/Anggota Kepolisian Negara Serta Janda dan Anak Yatim-Piatunya
  • 8/1963 Kenaikan Tunjangan Kemahalan Umum Menurut P.G.P.N. 1961
  • 4/1963 Pendirian Perusahaan Negara Irian Bhakti
  • 3/1963 Peraturan Mengenai Status dan Kedudukan Keuangan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Kepolisian di Propinsi Irian Barat
  • 2/1963 Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Irian Barat Untuk Masa 1 Mei - 31 Desember 1963
  • 13/1959 Front Nasional
  • 12/1959 Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Peraturan Lain
    Undang-Undang Darurat (UUDRT)
  • 20/1957 Perubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
  • 40/1950 Surat Perjalanan Republik Indonesia
    Kata Pengantar Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (KPMPRS)
  • 26 Maret 1964 (Jakarta) Penerbitan Tahun 1964 dan Penyempurnaan/Penegasan Kembali Naskah Resmi Ketetapan M.P. R.S. No. I dan II Mprs/1960
    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP)
  • II/Mprs/1960 Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969

  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2005.

honai/home page