logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES)

Oleh:  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 27 TAHUN 1974 (27/1974)

Tanggal: 27 APRIL 1974 (JAKARTA)

Sumber: LN 1974/26

Tentang: PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA (BERTINDAK ATAS NAMA SENDIRI DAN ATAS NAMA PEMERINTAH PAPUA NEW GUINEA) TENTANG PENGATURAN-PENGATURAN ADMINISTRASI MENGENAI PERBATASAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NEW GUINEA

Presiden Republik Indonesia,

Membaca:

 Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 19 Pebruari 1974 Nomor 1509/74/19 tentang Permintaan Pengesahan "Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Pengaturan-pengaturan Administratip mengenai Perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea".

Menimbang:

a. bahwa sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Indonesia, Australia dan Papua New Guinea, pada tanggal 13 Nopember 1973 di Port Moresby telah ditandatangani "Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia (bertindak atas nama sendiri dan atas nama Pemerintah Papua New Guinea) tentang Pengaturan-pengaturan Administratip mengenai Perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea";

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan persetujuan tersebut diatas.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3017);

3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA:

 Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia (bertindak atas nama sendiri dan atas nama Pemerintah Papua New Guinea) tentang Peraturan-Peraturan Administratip mengenai Perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea", sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Indonesia, Australia dan Papua New Guinea di Port Moresby pada tanggal 13 Nopember 1973, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta.

Pada tanggal 29 April 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

JENDERAL-TNI.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 29 April 1974.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page