logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES)

Oleh:  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 6 TAHUN 1980 (6/1980)

Tanggal: 12 JANUARI 1980 (JAKARTA)

Sumber: LN 1980/3

Tentang: MENGESAHKAN "PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TENTANG PENGATURAN-PENGATURAN PERBATASAN", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH PAPUA NUGINI, YANG TELAH DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 17 DESEMBER 1979, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

Presiden Republik Indonesia,

Membaca:

 Surat Menteri Luar Negeri Nomor 9452/79/29 tanggal 22 Desember 1979;

Menimbang:

a. bahwa pada tanggal 17 Desember 1979 di Jakarta telah ditandatangani Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-pengaturan Perbatasan;

b. bahwa Persetujuan tersebut pada, huruf a di atas menggantikan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia (bertindak atas nama sendiri dan atas nama Pemerintah Papua New Guinea) tentang Pengaturan-pengaturan Administratip mengenai perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea yang ditandatangani di Port Moresby pada tanggal 13 Nopember 1973, yang oleh Pemerintah Republik Indonesia sudah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1974;

c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia, dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 1974 tersebut pada huruf b, tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

 Mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1974 tentang Pengesahan "Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia (bertindak atas nama sendiri dan atas nama Pemerintah Papua New Guinea) tentang Pengaturan-pengaturan Administratip mengenai Perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea" yang ditandatangani di Port Moresby pada tanggal 13 Nopember 1973.

KEDUA:

 Mengesahkan "Persetujuan Dasar antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-pengaturan Perbatasan", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Papua Nugini, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1979, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KETIGA:

 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 12 Januari 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 1980

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page