logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES)

Oleh:  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 66 TAHUN 1984 (66/1984)

Tanggal: 29 NOPEMBER 1984 (JAKARTA)

Sumber: LN 1984/49

Tentang: PENGESAHAN BASIC AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA ON BORDER ARRANGEMENTS

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa di Port Moresby, pada tanggal 29 Oktober 1984, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Basic Agreement between the Goverrunent of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea on Border Arrangements, sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1980;

Menetapkan:

 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN BASIC AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA ON BORDER ARRANGEMENTS.

Pasal 1

Mengesahkan Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea on Border Arrangements, yang telah ditandatangani di Port Moresby, pada tanggal 29 Oktober 1984, sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 29 Nopember 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Nopember 1984

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page