logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES)

Oleh:  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 98 TAHUN 1996 (98/1996)

Tanggal: 20 DESEMBER 1996 (JAKARTA)

Tentang: TUNJANGAN KHUSUS PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI BESERTA JANDA/DUDANYA YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA DAN TIMOR TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk meringankan biaya hidup bagi pensiunan Pegawai negeri beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur, dipandang perlu memberikan tunjangan khusus pensiunan Pegawai Negeri beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal serta menjalani masa pensiun di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977 tentang Penetapan Kembali Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, dan Anak Yatim Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 33);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3392);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 54);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 74) sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN KHUSUS PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI BESERTA JANDA/DUDANYA YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA DAN TIMOR TIMUR.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Pensiun Pegawai Negeri adalah:

a. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

b. Pensiunan ABRI termasuk onderstand;

c. Pensiunan Bekas Pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis,

beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal serta menjalani masa pensiun di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan timor Timur.

Pasal 2

(1) Kepada pensiunan Pegawai Negeri beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selain menerima penghasilan pensiun yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikan tunjangan khusus setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. . 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

Pensiunan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah meninggal dunia, dan mempunyai isteri lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tunjangan khusus dibagi rata kepada para penerima bagian pensiun jandanya.

Pasal 4

(1) Apabila Pegawai Negeri tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami maupun anak, maka tunjangan khusus diberikan kepada orang tuanya sebagai penerima bagian pensiun janda.

(2) Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separuh dari jumlah tunjangan khusus yang diberikan.

Pasal 5

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dihentikan apabila:

a. Yang bersangkutan tidak lagi menetap dan bertempat tinggal di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur;

b. Hak untuk menerima pensiun hapus, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan Keamanan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama atau secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 20 Desember 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page