logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: PENETAPAN PRESIDEN (PENPRES)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 1 TAHUN 1962 (1/1962)

Tanggal: 1 JANUARI 1962 (JAKARTA)

Sumber: LN 1962/1; TLN NO. 2372

Tentang: PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN BARAT BENTUK BARU

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN

PERANG REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR

PEMBEBASAN IRIAN BARAT,

Menimbang:

 bahwa perjuangan pembebasan Irian Barat setelah Komando Rakyat diucapkan meningkat pada taraf pemasukan secara nyata daerah Irian Barat kedalam Pemerintahan Republik Indonesia, sehingga diperlukan pembentukan propinsi dengan nama "Propinsi Irian Barat Bentuk Baru".

Mengingat:

1. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 618 dan No. 620 Tahun 1961 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional dan tentang pengangkatan Panglima Besar Pembebasan Irian Barat;

2. Komando Rakyat, yang diucapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Pembebasan Irian Barat di Jogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961;

3. Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan "Perang Republik Indonesia tertanggal 5 Juli 1959;

4. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945;

Mendengar:

 Musyawarah Dewan Pertahanan Nasional di Bogor pada tanggal 31 Desember 1961, yang dihadiri juga oleh Komando Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dan Staf Operasionil Pembebasan Irian Barat;

Memutuskan:

Pertama:

 Mencabut Undang-undang No. 15 tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 33, Tambahan Lembaran-Negara No. 1055) dan segala peraturan Negara yang berdasarkan Undang-undang tersebut dengan Penetapan Presiden termaksud pada Kedua;

kedua:

 Menetapkan Penetapan Presiden tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru;

Pasal 1.

(1) Propinsi Irian Barat Bentuk Baru berwilayah "Residentie Nieuw Guinea" dulu menurut konstruksi a la Van Mook, yang sekarang masih diduduki oleh penjajahan Belanda; peta daerah Propinsi Irian Barat Bentuk Baru itu dilampirkan pada Penetapan Presiden ini.

(2) Dengan mengingat ketentuan pada ayat (1) pasal ini, maka daerah yang dahulu masuk Propinsi Irian Barat menurut Undang-undang No. 23 tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Irian Barat (Lembaran-Negara 1957 No. 76) sebagai Undang-undang, kini dikembalikan kedalam wilayah Propinsi Maluku.

Pasal 2

Ibukota Propinsi Irian Barat Bentuk Baru ditetapkan di Kotabaru didaratan Irian Barat.

Pasal 3.

Selama perjuangan pembebasan Irian Barat masih berlangsung maka Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi Irian Barat Bentuk Baru diangkat oleh Presiden, kekuasaannya, tugasnya dan kewajibannya serta jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Pemerintah Harian ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 4.

Gubernur Propinsi Irian Barat Bentuk Baru ialah seorang Indonesia putera asli Irian Barat.

Pasal 5.

Pembagian daerah Propinsi Irian Barat Bentuk Baru dalam beberapa daerah besar dan kecil segera ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 6.

(1) Pada saat mulai berlakunya Penetapan Presiden ini Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat yang ada bubar.

(2) Gubernur Kepala Daerah tingkat I Irian Barat mengadakan timbang, terima jabatan dengan Gubernur Propinsi Irian Barat Bentuk Baru pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 7.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 1 Januari 1962.

Presiden/Panglima Tertinggi

Angkatan Perang Republik

Indonesia/Panglima Besar

Pembebasan Irian Barat,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Januari 1962.

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN

ATAS

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 1 TAHUN 1962

tentang

PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN BARAT BENTUK BARU

UMUM

Perjuangan pembebasan wilayah Rakyat Indonesia Irian Barat bergelora semenjak Komando Rakyat diucapkan di Jogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961.

Dalam taraf perjuangan yang sedemikian sangat diperlukan pembentukan suatu propinsi Irian Barat, secara nyata, sesuai dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar Proklamasi pasal 18.

Pembentukan propinsi Irian Barat Bentuk Baru itu berlangsung dengan penghapusan propinsi Irian Barat menurut Undang-undang No. 15 tahun 1956.

Wilayah dan susunan ketatanegaraan propinsi Irian Barat Bentuk Baru itu ditetapkan dengan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962.

 Adapun wilayah propinsi Irian Barat 1962 meliputi daerah "Residentie Nieuw Guinea" dulu buatan pemerintah-kolonial Van Mook, selainnya daripada pulau-pulau yang telah dimasukkan kedalam wilayah propinsi Maluku.

 Susunan pemerintahan propinsi Irian Barat 1962 adalah dibawah seorang Gubernur putera asli Irian Barat dengan didampingi oleh suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan suatu Badan Pemerintah Harian.

 Berlainan sekali susunan ketatanegaraan negara boneka Papua buatan pemerintah jajahan Belanda, yang dikendalikan oleh seorang gubernur bangsa Belanda, jadi bukan seorang Indonesia asli.

 Dengan membandingkan susunan ketatanegaraan menurut Indonesia dan menurut Belanda ternyatalah bahwa "internal selfdetermination" menurut konsepsi Indonesia benar-benar memberi otonomi seluas-luasnya kepada penduduk asli dan mempastikan bahwa pengertian "selfdetermination" ala Belanda tidak lain daripada melanjutkan neo-kolonialisme di Tanah Air kita Irian Barat dan menjalankan politik sparatisme memecah-belah.

 Penetapan Presiden ini ialah permulaan tindakan menyusun ketatanegaraan Indonesia Merdeka, yang meliputi wilayah dari Sabang sampai ke Merauke.

 Perjuangan pembebasan Irian Barat akan menentukan seterusnya, bagaimana lanjutan penyusunan ketatanegaraan Indonesia Merdeka itu sendiri, setelah Irian Barat kembali kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia, dan setelah seluruh pemerintahan nasional Indonesia bernaung dibawah kibaran Sang Merah Putih di Irian Barat, sesuai dengan tujuan Komando Rakyat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Pada pasal ini diatur pembentukan propinsi Irian Barat Bentuk Baru, yang sesuai dengan kemajuan perjuangan pembebasan Tanah Air kita Irian Barat

Daerah itu adalah menurut suatu peta, yang dilampirkan pada Penetapan Presiden ini.

Sebagian dari wilayah propinsi Irian Barat 1956 dulu dikembalikan kepada wilayah propinsi Maluku, sedangkan selebihnya dijadikan propinsi Irian Barat 1962.

Penunjukan daerah ini adalah sesuai dengan taraf perjuangan pembebasan Irian Barat sekarang.

 Daerah yang belum dikuasai akan diperjuangkan selanjutnya.

 Demikianlah konstruksi "Residentie Nieuw Guinea" a la Van Mook kini dihapuskan oleh perjuangan pembebasan Irian Barat dan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Irian Barat akan dijadikan propinsi Irian Barat yang berotonomi penuh.

Pasal 2

Adapun tujuan daripada perjuangan pembebasan Irian Barat ialah suatu propinsi Irian Barat yang akan mempunyai susunan ketatanegaraan yang berotonomi penuh dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ibukota propinsi yang terletak didaratan Irian Barat sendiri, yaitu Kotabaru yang oleh Belanda dinamakan Hollandia.

Pasal 3.

 Gubernur didampingi oleh seorang Wakil Gubernur serta sebuah Badan Pemerintah Harian dan sebuah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang jumlah anggotanya dikirakan masing-masing 5 dan 35 orang.

 Mereka berkedudukan diibukota propinsi dimaksud dalam pasal 2.

 Kekuasaan, tugas dan kewajiban masing-masing badan tersebut diatas akan ditetapkan oleh Presiden bentuk juridis dari pada peraturan tentang hal-hal itu disesuaikan dengan syarat-syarat perjuangan.

Pasal 4.

 Menurut politik yang dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menyusun pemerintah daerah, maka selama 17 tahun ini dinyatakan dengan tegas, bahwa yang selalu diusahakan menjadi Gubernur/Kepala Daerah ialah seorang Indonesia yang berasal dari pulau tempat propinsi itu terletak.

 Politik ini akan dilanjutkan apabila Republik Indonesia menyusun pemerintahan administrasi nasional di Irian Barat Atas alasan ini maka Pemerintah Republik Indonesia akan melanjutkan tradisi, supaya juga propinsi Irian Barat Bentuk Baru dikepalai oleh seorang Indonesia yang berasal dari Irian Barat sendiri.

 Hal ini adalah pelaksanaan otonomi dibidang "internal self determination".

 Sangat menyolok mata sekali bedanya politik ini daripada pelaksanaan politik "external and internal self determination" oleh Belanda di Irian Barat.

 Politik "internal selfdetermination" Belanda dengan berkedok pada "selfdetermination" mengangkat senantiasa seorang Belanda sebagai gubernur Irian Barat Dunia internasional dan rakyat Irian Barat sendiri menginsafi perbedaan antara administrasi kolonial dan administrasi Tanah Air yang merdeka dan berdaulat.

Pasal 5.

 Diharapkan bahwa pembagian daerah propinsi Irian Barat Bentuk Baru dalam beberapa daerah besar dan kecil, misalnya dalam beberapa kabupaten dan desa, diatur lebih lanjut oleh Presiden Republik Indonesia dalam waktu yang dekat.

Pasal 6.

Pasal ini mengatur bubarnya propinsi Irian Barat 1956 dan timbang-terima kekuasaan dengan Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat 1962 yang mulai berjalan pada tanggal 1 Januari 1962.

Pasal ini mengatur pula cara pemindahan pemerintahan daerah dari Penguasa yang lama kepada Penguasa yang baru.

Pasal 7.

Pasal ini menyatakan bahwa pembentukan propinsi Irian Barat Bentuk Baru sudah terlaksana pada tanggal 1 Januari l962.

Termasuk Lembaran-Negara tahun 1962 No. 1.

Diketahui:

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page