logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: PENETAPAN PRESIDEN (PENPRES)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 1 TAHUN 1963 (1/1963)

Tanggal: 21 PEBRUARI 1963 (JAKARTA)

Sumber: LN 1963/8

Tentang: PEMERINTAHAN DI WILAYAH IRIAN BARAT SEGERA SETELAH DISERAHKAN KEPADA REPUBLIK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa setelah pemerintahan di Irian Barat diserahkan kepada Republik Indonesia diperlukan waktu peralihan untuk menyiapkan penyusunan dan penyelenggaraan pemerintahan seperti didaerah-daerah lainnya;

b. bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan pokok mengenai pemerintahan dalam waktu peralihan itu, dengan memperhatikan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962, Undang-undang No. 1 tahun 1957 jis Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan);

Menimbang pula:

bahwa pengaturan ini adalah dalam rangka pelaksanaan Tri Komando Rakyat pada khususnya dan dalam rangka. penyelesaian Revolusi pada umumnya, sehingga dilakukan dengan Penetapan Presiden;

Memutuskan:

Menetapkan:

Penetapan Presiden tentang Pemerintahan diwilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia.

Pasal 1.

(1) Pemerintahan diwilayah Irian Barat adalah tugas penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru, yang dibentuk dengan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962.

(2) Propinsi Irian Barat Bentuk Baru selanjutnya disebut Propinsi Irian Barat.

Pasal 2.

(1) Sebelum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Irian Barat dibentuk dengan pemilihan, maka orang-orang yang menjelang penyerahan pemerintahan seluruhnya kepada Republik Indonesia menjabat anggota dewan perwakilan di Irian Barat, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Irian Barat karena pengangkatan oleh Presiden.

(2) Presiden menambah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut ayat 1 dengan pengangkatan hingga jumlah 35 orang atau jumlah lain yang ditetapkan olehnya.

Pasal 3.

 Badan Pemerintah Harian terdiri dari 5 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan mendengar Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

Pasal 4.

 Pemerintahan adfeling-afdeling, onderafdeling-onderafdeling dan district-district termasuk badan-badan perwakilannya yang ada menjelang penyerahan pemerintahan seluruhnya kepada Republik Indonesia, membantu pemerintahan Propinsi Irian Barat menjalankan pemerintahan didaerahnya masing-masing, menurut petunjuk-petunjuk Gubernur.

Pasal 5.

 Undang-undang No. 1 tahun 1957 sebagaimana telah dirobah dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960, Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) setelah disesuaikan dengan keadaan di Irian Barat dan peraturan-peraturan untuk Daerah lain yang dilampirkan dalam Penetapan Presiden ini, berlaku sebagai pedoman dimana mungkin dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pasal 6.

 Wakil Gubernur membantu Gubernur dalam menjalankan tugas-tugasnya menurut petunjuk-petunjuk Gubernur, dan mewakili Gubernur dalam hal Gubernur berhalangan.

Pasal 7.

(1) Gubernur membawahkan semua peralatan pemerintahan sipil yang ada didaerah Irian Barat dan mengadakan koordinasi diantara penyelenggaraan tugas peralatan-peralatan itu.

(2) Untuk menjalankan tugas tersebut dalam ayat (1), masing-masing Departemen pemerintahan sipil mengirimkan wakilnya yang wajib membantu Gubernur.

(3) Dengan bantuan para wakil tersebut itu pula Gubernur dalam waktu singkat menyiapkan penyesuaian susunan pemerintahan Irian Barat dengan bentuk-susunan pemerintahan Republik Indonesia.

Pasal 8.

 Gubernur dibantu oleh Komandan Angkatan Darat, Komandan Angkatan Laut dan Komandan Angkatan Udara, jika dianggapnya perlu dengan bantuan militer.

Pasal 9.

 Peraturan-peraturan dari zaman pemerintahan Belanda dan UNTEA hanya berlaku apabila sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 serta dasar-dasar tata hukum Indonesia

Pasal 10.

 Hal-hal yang belum diatur dalam Penetapan Presiden ini di tentukan lebih lanjut oleh Presiden.

Pasal 11.

 Penetapan Presiden ini dapat disebut "Penetapan Presiden pemerintahan peralihan Irian Barat" dan mulai berlaku pada hari 1 Mei 1963.

 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 21 Pebruari 1963.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Pebruari 1963.

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page