logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: PENETAPAN PRESIDEN (PENPRES)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 2 TAHUN 1963 (2/1963)

Tanggal: 21 PEBRUARI 1963 (JAKARTA)

Sumber: LN 1963/12

Tentang: SATUAN RUPIAH YANG KHUSUS BERLAKU UNTUK DAERAH PROPINSI IRIAN BARAT

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI

ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sebagai tindakan peralihan dianggap perlu untuk daerah Propinsi Irian Barat dengan nilai perbandingan yang sesuai dengan maksud menjamin kestabilan moneter didaerah tersebut:

Mengingat:

1. Pasal IV aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. I tahun 1962 tentang pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 1 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2372);

Mendengar:

Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama/Koordinator Irian Barat, Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, Menteri Urusan Bank Sentra dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

Memutuskan:

Menetapkan:

Penetapan Presiden tentang Satuan uang rupiah yang khusus berlaku untuk daerah Propinsi Irian Barat.

Pasal 1.

 Khusus untuk daerah Propinsi Irian Barat berlaku satuan uang Rupiah Irian Barat (disingkat I.B. Rp. .) dengan nilai perbandingan yang ditetapkan oleh Menteri Bank Sentral.

Pasal 2.

Pada saat berlakunya Penetapan Presiden ini didaerah Propinsi Irian Barat berlaku sebagai alat pembayaran yang sah:

a. uang kertas bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia khusus untuk daerah Propinsi Irian Barat,

b. uang kertas Pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan khusus untuk daerah Propinsi Irian Barat,

c. uang logam yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan khusus untuk daerah Propinsi Irian Barat, disamping jenis-jenis uang yang beredar sebagai alat pembayaran yang sah didaerah Propinsi Irian Barat sebelum Penetapan Presiden ini berlaku.

Pasal 3.

(1) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 bulan sejak berlakunya Penetapan Presiden ini, segala jenis uang logam dan uang kertas Pemerintah yang beredar sebagai alat pembayaran yang sah didaerah Propinsi Irian Barat sebelum Penetapan Presiden ini berlaku, ditarik dari peredaran dengan jalan penukaran dengan jenis-jenis uang rupiah tersebut pada pasal 2 sub a, b dan c, atas dasar nilai tukar yang akan ditetapkan oleh Menteri Bank Sentral.

(2) Sesudah jangka waktu penukaran yang ditentukan berdasarkan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal 3 berakhir, hak untuk menuntut penukaran hapus.

Pasal 4.

(1) Jenis-jenis uang tersebut pada pasal 2 tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah diwilayah Republik Indonesia lainnya ditetapkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral.

(2) Nilai perbandingan antara satuan Rupiah Irian Barat dan satuan rupiah yang berlaku diwilayah Republik Indonesia

Pasal 5.

(1) Mengenai pengedaran uang kertas bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 40) sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini.

(2) Mengenai pengedaran uang kertas Pemerintah dan uang logam yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan berlaku ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 27 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 77) berhubungan dengan Undang-undang No. 71 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 11-5) sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam Penetapan Presiden ini.

Pasal 6.

 Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Penetapan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 7.

 Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1963.

 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 21 Pebruari 1963.

Presiden/Panglima Tertinggi

Angkatan Perang Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 1963

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page