logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: PENETAPAN PRESIDEN (PENPRES)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 8 TAHUN 1963 (8/1963)

Tanggal: 15 JULI 1963 (JAKARTA)

Sumber: LN 1963/77

Tentang: KEGIATAN POLITIK DI IRIAN BARAT

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

1. bahwa daerah Propinsi Irian Barat yang baru saja dibebaskan dari belenggu penjajahan (kolonialisme) memerlukan ketenangan politik untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah itu, sehingga perlu untuk sementara waktu menghentikan kegiatan politik dan melarang dibentuknya suatu partai/cabang partai baru di Irian Barat;

2. bahwa pengaturan ini adalah dalam rangka penyelesaian Revolusi sehingga dilakukan dengan Penetapan Presiden;

Mengingat:

1. Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 tanggal 19-11-1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis- garis besar daripada Haluan Negara;

2. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 tanggal 3-12-1960 tentang Garis-garis besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969., 

Memutuskan:

Menetapkan:

Penetapan Presiden tentang Kegiatan Politik di Irian Barat.

Pasal 1.

(1) Yang dimaksud dengan kegiatan politik dalam Penetapan ini ialah setiap kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi Haluan Negara serta pelaksanaannya.

(2) Kegiatan politik yang dilakukan oleh badan-badan yang dibentuk oleh Pemerintah, tidak termasuk dalam pengertian kegiatan politik yang diatur oleh Penetapan ini.

Pasal 2.

(1) Didaerah Propinsi Irian Barat, untuk sementara waktu, dilarang melakukan kegiatan politik dengan cara mengadakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, demonstrasi-demonstrasi, melakukan pencetakan/penerbitan/pengumuman/penyampaian/penyebaran/perdagangan atau penempelan tulisan-tulisan lukisan- lukisan/klise-klise atau gambar-gambar, tanpa izin terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah Irian Barat atau penjabat yang ditunjuknya untuk itu.

(2) Cara, syarat-syarat dan tenggang waktu permintaan izin tersebut pada ayat (1) diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

Pasal 3.

(1) Sejak berlakunya Penetapan Presiden ini didaerah Propinsi Irian Barat, untuk sementara waktu, dilarang membentuk suatu partai/cabang partai politik baru.

(2) Mengenai partai-partai yang sebelum 1 Mei 1963 telah ada di Irian Barat, dapat diakui sebagai partai bila ternyata memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai.

Pasal 4.

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Penetapan ini dihukum dengan hukuman penjara setinggi- tingginya lima tahun.

(2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 3 ayat (1) Penetapan ini dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya satu tahun.

Pasal 5.

(1) Tindak pidana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Penetapan ini adalah termasuk kejahatan.

(2) Tindak pidana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) Penetapan ini adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 6.

 Barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) Penetapan Presiden ini dapat dirampas atau dimusnahkan.

Pasal 7.

 Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 15 Juli 1963.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juli 1963.

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page