logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: PENETAPAN PRESIDEN (PENPRES)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 14 TAHUN 1963 (14/1963)

Tanggal: 15 NOPEMBER 1963 (JAKARTA)

Sumber: LN 1963/108

Tentang: KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN PROPINSI IRIAN BARAT

Presiden Republik Indonesia.

Menimbang:

a. bahwa dalam Amanat "Ambeg Parama-Arta" dihadapan Sidang Umum ke-II Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah diberikan komando untuk segera memperhebat pembangunan Irian Barat, agar segera dapat sederajat dan setaraf dengan kita se-Bangsa dan se-Negara dari Wilayah-wilayah R.O., yang telah mengenyam kemerdekaan;

b. bahwa Komando Presiden/Pemimpin Besar Revolusi termaksud pada a telah diperkuat oleh Sidang Umum ke-II Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan ketentuan termaktub dalam pasal 16 Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/Res/MPRS/1963, yang mengusulkan perencanaan proyek-pembangunan untuk daerah Irian Barat sebagai penambahan terhadap Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana;

c. bahwa untuk melaksanakan komando yang telah diperkuat oleh M.P.R.S. sebagaimana tersebut pada a dan b, perlu menggariskan dengan tegas kebijaksanaan pembangunan di Irian Barat yang memungkinkan untuk mengusahakan kekayaan alam didaerah Irian Barat dengan sepenuh-penuhnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Mengingat:

1. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar,

2. Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II tahun 1960 dan No. IV tahun 1963 serta Resolusi M.P.R.S. No. I/Res/MPRS/1963.

3. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1962.

4. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1963;

5. Undang-undang No. 37 dan 44 Prp/ 1960

6. Komando Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia/ Mandataris M.P.R.S. termuat dalam Amanat ,,Ambeg Parama Arta" No.II-6;

7. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No. 54/PLM.BS tahun 1961.

Memutuskan:

Menetapkan:

Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Pembangunan Propinsi Irian Barat.

Pasal 1.

 Pembangunan Propinsi Irian Barat sebagaimana ditetapkan dalam penetapan ini, adalah suatu pembangunan dalam mana peralihan yang bersifat penyeluruh guna memenuhi Amanat Penderitaan Rakyat.

Pasal 2.

(1) Perencanaan pembangunan Propinsi Irian Barat akan merupakan juga penambahan terhadap Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, seperti diusulkan oleh pasal 16 Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/Res/MPRS/ 1963.

(2) Rencana pembangunan seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memuat garis-garis pokok pembangunan yang sewaktu- waktu dapat dilengkapi dan disempurnakan sesuai dengan pertumbuhan serta perkembangan Propinsi Irian Barat.

Pasal 3.

(1) Pelaksanaan rencana pembangunan seperti dimaksud dalam pasal 2, harus dilaksanakan dalam satu garis sentral, yang menuangkan semua prinsip dan pikiran dalam satu pola, mengkombinasikan maupun mengkoordinasikan jenis pembangunan yang satu dengan yang lain.

(2) Guna menjamin kelangsungan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat untuk mengkoordinir segala kegiatan tersebut.

Pasal 4.

(1) Sumber keuangan dan pembiayaan untuk pelaksanaan Rencana Pembangunan didaerah Irian Barat diperoleh:

 a. hasil pengerahan segala funds and forces masyarakat dan rakyat Indonesia sendiri;

 b. hasil kerjasama-ekonomi dan tehnik dengan luar negeri.

(2) Kerjasama-ekonomi dan tehnik dengan luar negeri sebagai dimaksud ayat (1) sub b pasal ini, dilaksanakan menurut:

 a. perundang-undangan Republik Indonesia yang telah ada, dan/atau

 b. berdasarkan perjanjian-perjanjian kerjasama-ekonomi dan tehnik dengan luar negeri secara baru yang diatur lebih lanjut dalam Penetapan ini.

Pasal 5.

(1) Kerjasama-ekonomi dan tehnik dengan luar negeri di-daerah Irian Barat seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sub b dapat dilakukan:

 a. antara Negara R.I. dengan Negara Asing;

 b. antara Negara R.I. dengan Swasta Asing;

 c. antara Perusahaan Negara R.I. dan/atau Swasta Nasional Indonesia dengan Swasta Asing.

(2) Dalam hal dilakukan kerjasama-ekonomi dan tehnik antara Perusahaan Negara R.I. dan/atau Swasta Nasional Indonesia dengan Swasta Asing, maka harus dipenuhi jaminan-jaminan tertentu terhadap Pemerintah yang akan ditetapkan untuk tiap-tiap Perjanjian.

Pasal 6.

(1) Perjanjian-perjanjian kerjasama-ekonomi dan tehnik dengan luar negeri secara baru, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

 a. mengutamakan kerjasama-ekonomi dan tehnik yang meliputi pengolahan atau industrialisasi kekayaan alam atau cabang kekayaan alam termaksud. satu dan lain berdasarkan faktor-faktor sosial-ekonomis,

 b. sesudah suatu jangka waktu tertentu, yang akan ditentukan berdasarkan jenis kekayaan alam yang diusahakan dan besarnya pembiayaan serta perongkosan yang dikeluarkan, industri yang dibangun untuk mengolah cabang kekayaan alam seperti dimaksud pada a harus dimiliki oleh Rakyat Indonesia dan dikuasai sepenuhnya oleh Negara;

 c. Pemerintah dapat menyimpang dari ketentuan tersebut pada b dalam hal dilakukan kerjasama-ekonomi dan tehnik antara Swasta Nasional Indonesia dengan Swasta Asing;

 d. memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Wampa Koordinator Urusan Irian Barat.

(2) Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat dalam menyusun ketentuan-ketentuan dan syarat yang diperlukan dalam ayat (1) pasal ini. dibantu oleh para Menteri yang berwenang menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 7

(1) Kepala Negara/Pengusaha-pengusaha asing bekerja didaerah Irian Barat berdasarkan perjanjian kerjasama-ekonomi dan tehnik seperti yang dimaksud dalam pasal 6 Penetapan Presiden ini. dapat diberikan fasilitas-fasilitas tertentu oleh Pemerintah yang diatur selanjutnya oleh Wampa Koordinator Urusan Irian Barat.

(2) Fasilitas-fasilitas dimaksud ayat (1) pasal ini dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi wilayah lainnya serta bersifat khusus bagi Propinsi Irian Barat.

Pasal 8.

 Ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang telah ada berlaku pula terhadap perjanjian kerjasama-ekonomi dan tehnik dengan luar negeri yang diatur dalam Penetapan ini selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini dan Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya atau dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu sendiri.

Pasal 9.

 Hal-hal yang masih perlu diatur, ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 10.

 Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 15 Nopember 1963.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Nopember 1963.

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page