logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: PENETAPAN PRESIDEN (PENPRES)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 14 TAHUN 1965 (14/1965)

Tanggal: 14 JUNI 1965 (JAKARTA)

Sumber: LN 1965/60; TLN NO. 2761

Tentang: KEGIATAN POLITIK DAN KEPARTAIAN DI DAERAH PROPINSI IRIAN BARAT

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

1. bahwa praktek demokrasi di Daerah Propinsi Irian Barat, perlu segera disesuaikan dengan yang berlaku di daerah-daerah lainnya, yaitu Demokrasi Terpimpin;

2. bahwa berhubung dengan sisa-sisa peninggalan cara-cara pemerintahan kolonial di Daerah Propinsi Irian Barat dahulu, maka kehidupan politik di daerah tersebut perlu ditingkatkan kearah dan keyakinan akan kebenaran tujuan dan upaya Revolusi Indonesia, seperti yang ditegaskan di dalam Manifesto Politik Republik Indonesia beserta semua pedoman-pedoman pelaksanaannya;

3. bahwa untuk mencapai tujuan itu dan untuk penggalangan segenap kekuatan progresip revolusioner di daerah Propinsi Irian Barat, partai politik sebagai salah satu alat Revolusi perlu diturut sertakan;

4. bahwa berhubung dengan kondisi-kondisi yang khas dan khusus yang terdapat di Daerah Propinsi Irian Barat, maka masih diperlukan ketentuan-ketentuan khusus di bidang kegiatan politik dan kepartaian di Daerah Propinsi Irian Barat;

5. bahwa oleh karenanya, maka dipandang perlu untuk mencabut Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 77) tentang kegiatan Politik di Irian Barat;

 bahwa pengaturan ini adalah dalam rangka penyelesaian Revolusi, sehingga dilakukan dengan Penetapan Presiden;

Mengingat:

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 8) tentang pemerintahan di wilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;

Memutuskan:

Pertama: Mencabut Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 77) tentang Kegiatan Politik di Irian Barat;

Kedua: Menetapkan:

 Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang kegiatan politik dan kepartaian di daerah Propinsi Irian Barat.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

 (1) Yang dimaksud dengan kegiatan politik dalam Penetapan Presiden ini, ialah kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi Dasar dan Haluan Negara serta pedoman-pedoman pelaksanaannya.

 (2) Kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh badan-badan yang dibentuk oleh Pemerintah tidak termasuk pengertian kegiatan politik yang dimaksud dalam Penetapan Presiden ini.

BAB II.

ARAH DAN KEGIATAN.

Pasal 2.

 Kegiatan politik yang dimaksud dalam pasal 1 Penetapan Presiden ini, harus:

a. ditujukan kepada pelaksanaan usaha-usaha pokok Revolusi;

b. dalam rangka Demokrasi Terpimpin;

c. ditujukan ke arah peningkatan kehidupan politik di Daerah Propinsi Irian Barat dalam rangka konsolidasi kemenangan Tri Komando Rakyat;

d. tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 3.

(1) Partai-partai politik termasuk Organisasi massa yang bernaung/mendukung/seazas dengan partai politik tersebut, yang akan melakukan kegiatan politik dengan cara mengadakan rapat- rapat, pertemuan-pertemuan, demonstrasi-demonstrasi, melakukan pencetakan/penerbitan/pengumuman/penyampaian/ penyebaran/ perdagangan atau penempelan tulisan-tulisan/ lukisan-lukisan/ klise-klise atau gambar-gambar, diwajibkan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelumnya memberitahukan hal itu kepada kantor Polisi setempat dan Pengurus Front Nasional setempat, disertai dengan keterangan sejelas-jelasnya tentang tujuan, sifat dan cara-cara pelaksanaannya.

(2) Kecuali dalam hal yang ditentukan oleh ayat (1) pasal ini, maka barang siapa akan mengadakan kegiatan politik yang berupa rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, demonstrasi-demonstrasi, melakukan pencetakan/penerbitan/pengumuman/ penyebaran/perdagangan atau penempelan lukisan-lukisan/ klise-klise atau gambar-gambar, diwajibkan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelumnya, meminta izin terlebih dahulu kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat atau Pejabat lain yang ditunjuknya untuk itu.

(3) Dalam hal pada sesuatu tempat tidak terdapat kantor Polisi atau Pengurus Front Nasional, maka Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat dapat menunjuk Penjabat lain, untuk menerima pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

(4) Cara-cara, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain mengenai permintaan izin tersebut pada ayat (2) pasal ini, diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

Pasal 4.

 Para pengikut rapat umum atau demonstrasi yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Penetapan Presiden ini, dilarang membawa segala macam bentuk senjata tajam, senjata api atau alat peledak.

Pasal 5.

(1) Partai politik yang berdasarkan sesuatu Keputusan Presiden telah diakui, berhak membuka cabang-cabang, ranting-ranting atau kesatuan organisasi partai yang sederajat dengan itu di Daerah Propinsi Irian Barat.

(2) Yang dianggap sebagai cabang atau kesatuan organisasi partai yang sederajat dengan itu, ialah kesatuan organisasi partai setempat yang telah beranggotakan sedikit-dikitnya 30 orang.

(3) Sesuatu cabang partai politik, baru diizinkan melakukan kegiatan setelah mendapat pernyataan dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat, yang menyatakan, bahwa ketentuan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini telah dipenuhi.

(4) Cara-cara pelaksanaan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

Pasal 6.

(1) Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat berhak memberi petunjuk-petunjuk mengenai pelaksanaan kegiatan politik di Daerah Propinsi Irian Barat.

(2) Dalam memberikan petunjuk-petunjuk yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat wajib mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan Panca Tunggal.

(3) Sebagai alat Revolusi, maka partai-partai politik wajib bekerja bahu-membahu dengan semangat gotong-royong dengan semua aparatur Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat.

BAB III.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 7.

(1) Barangsiapa melakukan kegiatan politik yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 2 Penetapan Presiden ini, dihukum dengan hukuman setinggi- tingginya lima tahun.

(2) Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Penetapan Presiden ini, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

(3) Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Penetapan Presiden ini, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya satu tahun.

(4) Barangsiapa melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 4 Penetapan Presiden ini, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya satu tahun.

Pasal 8.

 Penjabat Kepolisian yang berwenang dapat memerintahkan memberhentikan atau mengambil tindakan lain terhadap kegiatan politik yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini.

Pasal 9.

(1) Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Penetapan Presiden ini, adalah termasuk kejahatan.

(2) Tindak pidana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Penetapan Presiden ini, adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 10.

 Barangsiapa yang digunakan dalam tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 7 berhubungan dengan pasal 9 Penetapan Presiden ini, dapat dirampas atau dimusnahkan.

BAB IV.

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 11.

 Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Penetapan Presiden ini, maka semua peraturan perundang-undangan tentang kegiatan politik kepartaian dan keanggotaan kepartaian berlaku untuk Daerah Propinsi Irian Barat.

BAB V.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 12.

 Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 14 Juni 1965.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 1965.

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN

MENGENAI

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 14 TAHUN 1965

tentang

KEGIATAN POLITIK DAN KEPARTAIAN DIDAERAH

PROPINSI IRIAN BARAT

I. UMUM

1. Jauh sebelum meletusnya revolusi Agustus 1945 yang patriotik daripada Bangsa Indonesia bahkan juga sebelum itu rakyat daerah Irian Barat karena pertumbuhan sejarah dan penderitaan yang sama akibat penindasan kolonialisme telah menyadari dan berketetapan hati, bahwa mereka adalah sebagian dari pada keluarga besar Bangsa Indonesia yang bersatu-padu, mempunyai cita-cita yang sama dan berdiam diwilayah yang terbentang dari Sabang hingga ke Merauke.

2. Karena kekerasan, pengadu-dombaan dan kelicikan lainnya, maka kaum imperialis dan kolonialis dapat memisahkan wilayah dan penduduk daerah itu dari kesatuan Negara Republik Indonesia, dan sebelum itu dilakukan penindasan kejam dalam segala segi kehidupan rakyat pada umumnya dan pandangan terhadap kesadaran politik rakyat pada khususnya. Namun demikian jiwa dan semangat kebangsaan rakyat Indonesia yang tinggal didaerah Irian Barat tidak pernah dapat dipadamkan.

3. Sejak administrasi pemerintahan daerah Irian Barat telah kita rebut kembali, maka semangat kebangsaan dan kesadaran politik rakyat bangkit kembali dengan hebatnya dalam suasana kemerdekaan.

 Karena pertumbuhan sejarah yang menyebabkan daerah tersebut terpisah dari daerah-daerah Republik Indonesia lainnya dan pula karena sistem liberalisme yang diwariskan oleh rezim kolonial pada waktu yang lalu, maka pertumbuhan,kembali kesadaran politik rakyat tersebut perlu mendapat bimbingan yang bersifat khusus Demokrasi Terpimpin.

4. Guna mencegah adanya pengaruh-pengaruh negatif dari luar disatu fihak dan guna mempercepat pertumbuhan kesadaran politik rakyat untuk segera disejajarkan dengan kesadaran yang telah dimiliki oleh rakyat didaerah Republik Indonesia lainnya dilain fihak, maka telah digariskan kebijaksanaan yang dikenal sebagai "Karantina politik", sebagaimana yang diatur dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1963 tentang Kegiatan Politik di Irian Barat, sebagai suatu kebijaksanaan yang bersifat sementara dalam suatu periode transisi.

5. Pada dewasa ini, "Karantina politik" sebagai suatu kebijaksanaan yang digunakan untuk mempertumbuhkan kesadaran politik telah mencapai tujuannya, sehingga dengan demikian perlu dicabut dan diganti dengan kebijaksanaan baru lebih meningkatkan kesadaran politik rakyat dan memungkinkan alat-alat revolusi yang progresif-revolusioner, yaitu antara lain partai-partai politik, turut serta dalam penyelesaian tugas-tugas revolusi didaerah tersebut.

 Karena revolusi kita adalah revolusi kerakyatan dalam abad ke-20 ini, maka tugas dan fungsi partai politikpun harus diabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat itu, dan sama sekali bukan mementingkan golongannya sendiri. Amanat Politik BERDIKARI menegaskan hal tersebut dengan: "Tetapi ...... yang sering dilupakan dan yang sering tidak dimengerti ialah, bahwa kita ini adalah pengemban dan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat seluruhnya. SELURUH RAKYAT SEBULAT-BULATNYA dan sekali lagi Seluruh Rakyat sebulat-bulatnya.

6. Namun karena keadaan kas dan yang masih terdapat didaerah Propinsi Irian Barat, maka kegiatan politik dan kepartaian untuk daerah inipun perlu diatur secara khusus pula.

 Partai politik sebagai salah satu alat revolusi yang progresif-revolusioner harus ikut serta dalam menjawab tantangan revolusi didaerah Irian Barat dan dalam menyelesaikan tugas-tugas revolusi itu harus diselesaikan secara gotong-royong dengan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat diantara semua alat-alat revolusi.

 Untuk lebih menjamin terpadunya kekuatan nasional progresif-revolusioner dan terarahnya segenap kegiatan, maka perlu meletakkan pimpinan kegiatan politik di Daerah Propinsi Irian Barat ditangan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat sebagai pelaksana kebijaksanaan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia.

7. Perlu dikemukakan, bahwa kebijaksanaan seperti yang dituangkan dalam Penetapan Presiden ini, terutama ditujukan kearah konsolidasi kemenangan Tri Komando Rakyat.

8. Perlu dikemukakan, bahwa kebijaksanaan seperti yang dituangkan dalam Penetapan Presiden ini, mempunyai sifat sementara, sampai pada pernilaian keadaan bahwa peraturan perundangan-undangan tentang kegiatan politik dan kepartaian yang berlaku bagi daerah-daerah Republik Indonesia lainnya dapat diperlukan sepenuhnya bagi daerah Propinsi Irian Barat.

9. Karena kebijaksanaan ini dalam rangka penyelesaian revolusi, maka pengaturannya dituangkan dalam bentuk Penetapan Presiden.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

(1) Dalam pengertian kegiatan politik disini, dengan sendirinya tidak termasuk kegiatan-kegiatan dalam lapangan kebudayaan sosial, keagamaan, pendidikan dan lain-lain yang tidak mempunyai faham/asas tujuan yang dapat mempengaruhi Dasar dan Haluan Negara serta pelaksanaannya. Akan tetapi tidak boleh dilupakan, bahkan kegiatan dilapangan tersebut yang dipergunakan menutupi hakekat kegiatan politik, kiranya sudah dapat dianggap telah meninggalkan sifat kegiatan dilapangan kebudayaan dan lain sebagainya itu dan sudah dapat dianggap sebagai kegiatan politik.

(2) Cukup jelas.

Pasal 2

(a) Usaha-usaha pokok atau Program Umum Revolusi itu telah ditegaskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia.

(b) Tentang hal ini RESOPIM menegaskan sebagai berikut:

 "Ya, memang ratusan kali telah saya katakan bahwa demokrasi kita, bukanlah demokrasi free-fight-liberalisme. Demokrasi kita adalah Demokrasi Terpimpin .............. "

 Selanjutnya RESOPIM mengatakan:

 "Kegiatan politik dan keamanan politik di Indonesia ialah: secara aktif simultan (artinya: aktif bersama-sama) melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat atas dasar-dasar Ordening Baru.

 Kegiatan politik dan Keamanan politik di Indonesia ialah aktif simultan mempertumbuhkan Ordening Baru Kegiatan politik dan Keamanan politik di Indonesia ialah: aktif simultan ikut memperinci pelaksanaan Ordening Baru. Kegiatan politik dan Keamanan politik di Indonesia ialah aktif simultan memberikan konsep-konsep baru dalam pelaksanaan Ordening Baru. Kegiatan politik dan Keamanan politik di Indonesia ialah: aktif simultan memberikan konsep-konsep baru dalam pelaksanaan Ordening Baru. Kegiatan politik dan Keamanan politik di Indonesia ialah: aktif simultan menghantam dan menghancur-leburkan sisa-sisa kolonialisme, imperialisme dan feodalisme. Kegiatan politik dan Keamanan politik di Indonesia aktif simultan berjalan terus diatas rel-asli daripada Revolusi, bukan menyelewengkan Revolusi. Pendek kata Kegiatan politik dan Keamanan politik di Indonesia bukanlah kegiatan jegal-jegalan, melainkan kegiatan aktif simultan, aktif bersama-sama mempertumbuhkan dan melaksanakan Ordening Baru.

 Selanjutnya RESOPIM juga memberi petunjuk

 "Keamanan politik bukan berarti kesepian politik, atau kematian politik, tetapi keamanan politik berarti bahwa segala kegiatan daripada seluruh Rakyat menuju, mengkonvergir, kepada satu usaha, tanpa tentang-menentang satu sama lain tanpa jegal-jegalan, tanpa taldung-taldungan".

(c) Peningkatan kesadaran politik rakyat dapat dicapai melalui indoktrinasi, kegiatan-kegiatan organisasi, aksi-aksi massa revolusioner bersama antara segenap kekuatan rakyat progresif-revolusioner yang kesemuanya diarahkan pada penanaman keyakinan akan kebenaran dasar dan tujuan revolusi.

(d) Penilaian tentang keamanan dan ketertiban umum harus menggunakan norma-norma revolusioner dengan meletakkan kepentingan rakyat dan revolusi diatas segala penilaian yang lain.

Pasal 3

(1) Karena partai politik adalah alat revolusi yang terpercaya, maka dengan sendirinya harus diberi kebebasan dalam melakukan kegiatan politik. Pada dasarnya kegiatan organisasi-organisasi massa yang bernaung/mendukung/seazas dengan sesuatu partai politik menjadi tanggung jawab partai politik yang bersangkutan.

(2) Ayat ini dimaksudkan untuk menampung dan memberi bimbingan bagi kegiatan-kegiatan politik rakyat yang positif yang berada diluar partai-partai politik.

(3) Pejabat yang dimaksud disini ialah pimpinan pemerintahan setempat, seperti Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) dan sebagainya.

(4) Cukup jelas.

Pasal 4

 Cukup jelas.

Pasal 5

(1) Cukup jelas.

(2) Syarat ini lebih ringan dari pada yang ditentukan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 jo Penetapan Presiden No. 13 tahun 1960 mengingat kepadatan penduduk Daerah Propinsi Irian Barat yang tipis.

(3) Ketentuan ini tidak berlaku bagi kegiatan pembentukan cabang-cabang partai politik.

(4) Cukup jelas.

Pasal 6

(1) Cukup jelas.

(2) Ketentuan ini untuk menjamin terpeliharanya integrasi antara Pemerintah dan rakyat yang diwakili oleh Front Nasional dalam Panca Tunggal.

(3) Pelaksanaannya dengan berpedoman pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan.

Pasal 7, 8, 9 dan 10

 Cukup jelas.

Pasal 11

 Demi konsolidasi kemenangan Trikora di Daerah Propinsi Irian Barat dan dalam hal terdapat penilaian bahwa kegiatan suatu partai politik menyimpang dari fungsinya, maka Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang terperinci dapat mengajukan pertimbangan kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, agar kegiatan partai politik yang bersangkutan dihentikan untuk sementara waktu, baik meliputi seluruh Daerah Propinsi Irian Barat ataupun disebagian wilayah administratifpnya.

Pasal 12

 Cukup jelas.

Mengetahui

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page