logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI (PEPERTI)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 11 TAHUN 1962 (11/1962)

Tanggal: 3 OKTOBER 1962 (JAKARTA)

Sumber: LN 1962/73;

Tentang: PENGERAHAN PENGIRIMAN TENAGA PEMBANGUNAN IRIAN BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PENGUASA PERANG

TERTINGGI.

Menimbang:

1. bahwa pembangunan, dalam arti seluas-luasnya di Irian Barat perlu segera dimulai dan untuk itu perlu dikerahkan/dikirim tenaga-tenaga pembangunan ke Irian Barat yang pelaksanaannya diserahkan kepada Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat ;

2. bahwa bagi tenaga-tenaga pembangunan yang dikerahkan/ dikirimkan selama bertugas di Irian Barat dalam periode pemerintah UNTEA tersebut perlu diadakan ketentuan-ketentuan kepegawaian/perburuhan ;

3. bahwa Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 7/Peperti tahun 1962 bertujuan untuk mengatur tentang kepegawaian berhubung dengan pembebasan Irian Barat, karena itu Peraturan ini seyogyanya berlaku pula bagi tenaga-tenaga dari instansi Pemerintah dan Perusahaan Negara yang dipekerjakan di Irian Barat selama masa dibawah kekuasaan UNTEA tersebut angka 2 diatas

Mengingat:

1. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959, No. 3 tahun 1960 No. 353 tahun 1960 No, 175 tahun 1962 dan No. 176 tahun 1962 ;

2. Pasal 24 berhubung dengan pasal 36 Undang-undang no. 23 Prp. tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 52 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 170 -Tambahan Lembaran-Negara No. 2113) berhubungan dengan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;

3. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 7/Peperti tahun 1962 tentang Peraturan Komponen Sipil pada Gubernur Militer Mandala ;

4. Persetujuan Indonesia mengenai Penyerahan Irian Barat kepada Republik Indonesia.

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan tentang pengerahan/pengiriman

tenaga pembangunan Irian Barat.

Pasal 1.

 Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat dapat mengerahkan/mengirimkan tenaga-tenaga pembangunan ke Irian Barat, baik untuk diperbantukan pada UNTEA, pada Staf Perwakilan Republik Indonesia selama periode pemerintahan UNTEA, maupun untuk melakukan tugas-tugas pembangunan lainnya yang ditetapkan oleh Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat.

Pasal 2

 Pengerahan/pengiriman tenaga-tenaga pembangunan yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan ini dilakukan setelah diadakan pembicaraan dengan instansi/jawatan/perusahaan/majikan dimana tenaga yang bersangkutan bekerja, kecuali bila ternyata tenaga yang dikerahkan/dikirimkan itu tidak terikat pada suatu instansi/jawatan/perusahaan atau suatu hubungan kerja.

Pasal 3.

 Bagi tenaga-tenaga yang berasal dari pegawai negeri dan Perusahaan Negara berlaku ketentuan-ketentuan kepegawaian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 7/Peperti tahun 1962 dengan catatan bahwa perkataan-perkataan Gubernur Militer Mandala dalam peraturan tersebut diganti perkataan Kepala Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat.

Pasal 4

 Bagi tenaga-tenaga pembangunan yang berasal dari buruh swasta berlaku ketentuan-ketentuan perburuhan sebagai berikut:

1. Selama waktu penugasan di Irian Barat buruh bersangkutan tetap menerima upah dan penghasilan-penghasilan lainnya dari perusahaan atau majikan semula menurut peraturan peraturan yang berlaku dan/atau perjanjian kerja antara buruh dan majikan yang bersangkutan.

2. Dalam hal buruh itu berkeluarga maka upah dan penghasilan-penghasilan lainnya tersebut angka (1) diatas diterimakan kepada keluarganya.

3. Selama waktu penugasan di Irian Barat buruh tetap berhak atas kenaikan upah berkala dan kenaikan pangkat menurut peraturan yang berlaku.

4. Dalam hal, selama waktu penugasan di Irian Barat, buruh meninggal dunia atau mendapat cacad badan disebabkan oleh dan dalam menjalan kewajiban jabatan sehingga tidak dapat bekerja lagi kepadanya atau ahli warisnya oleh perusahaan atau majikan semula diberikan tunjangan sebesar yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Kecelakaan.

5. Dalam hal buruh meninggal dunia selama waktu penugasan di Irian Barat, oleh Pemerintah diberikan kepada ahli warisnya uang duka sebesar Rp. . 5.000,- disamping tunjangan tersebut angka 4 diatas.

6. Setelah masa penugasan di Irian Barat berakhir buruh yang bersangkutan ditempatkan kembali pada kedudukan semula dengan tidak mengurangi ketentuan angka (3) diatas

Pasal 5.

 Bagi tenaga-pembangunan yang tidak termasuk dalam ketentuan-ketentuan pasal 3 dan 4 peraturan ini akan diatur tersendiri oleh Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat

Pasal 6.

 Perjalanan dari tempat kedudukan yang lama ketempat ke dudukan yang baru dan sebaliknya bagi mereka yang dikerahkan/dikirimkan seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal 3 4 dan 5 diatur dan dibayar oleh Staf Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat.

Pasal 7

 Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

 Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal 3 Oktober 1962

Presiden/Panglima Tertinggi

Angkatan Perang Republik Indonesia

selaku Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Oktober 1962

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page