logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI (PEPERTI)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 12 TAHUN 1962 (12/1962)

Tanggal: 23 NOPEMBER 1962 (JAKARTA)

Sumber: LN 1962/90; TLN NO. 2518

Tentang: HAK DAN KEDUDUKAN SUKARELAWAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENGUASA

PERANG TERTINGGI

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka Tri Komando Rakyat guna membebaskan Irian Barat telah dikerahkan tenaga-tenaga Sukarelawan ;

2. bahwa perlu mengatur hak dan kedudukan para Sukarelawan tersebut ;

3. bahwa karena keadaan yang memaksa Peraturan tentang Hak dan Kedudukan Sukarelawan Pembebasan Irian Barat ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi ;

Mengingat:

1. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959, No. 3, tahun 1960, No. 353 tahun 1960, No. 175 tahun 1962 dan No. 176 tahun 1962.

2. Pasal 24 dan 30 berhubungan dengan pasal 36 Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 52 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 170 - Tambahan Lembaran- Negara No. 2113);

3. Tri Komando Rakyat 19 Desember 1961 ;

4. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 7/Peperti tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 30 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2446) tentang Pembantuan Komponen Sipil pada Gubernur Militer Mandala ;

5. Keputusan Penguasa Perang Tertinggi No. 14 tahun 1962 tentang Pengerahan Tenaga Palang Merah ;

6. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No. 1/Plm; Bs. Tahun 1962 tentang Pembentukan Komando Mandala;

7. Keputusan Penguasa Perang Tertinggi No. 10/Peperti tahun 1962 tentang Pengangkatan Panglima Mandala selaku Penguasa Perang Daerah/Gubernur Militer Mandala;

8. Undang-undang No. 14 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 64 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2492 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan Semua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 8) menjadi Undang-undang.

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan tentang hak dan kedudukan Sukarelawan Pembebasan Irian Barat

BAB I

UMUM

Pasal 1.

1. Yang dimaksud dengan Sukarelawan dalam Peraturan ini ialah warnanegara Indonesia yang berdasarkan kesukarelawan dipanggil dan dikerahkan dalam rangka Tri Komando Rakyat tanggal 19 Desember 1961 oleh Pemerintah, Front Nasional dan Palang Merah Indonesia.

2. Yang dimaksud dengan masa-bakti dalam Peraturan ini ialah masa yang dihitung sejak sukarelawan melaporkan diri setelah dipanggil untuk dikirim kedaerah Mandala guna melaksanakan sesuatu tugas dalam rangka Perjuangan Pembebasan Irian Barat.

3. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dalam Peraturan ini ialah Pegawai Negeri yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263), kecuali Anggota Angkatan Perang dan Kepolisian Negara.

4. Yang dimaksud dengan Pekerja Pemerintah dalam Peraturan ini ialah Pekerja menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 5) tentang Pekerja Pemerintah.

5. Yang dimaksud dengan Buruh dalam Peraturan ini Pekerja/Pegawai yang tergolong Pegawai Negeri atau Pekerja Pemerintah yang berkedudukan dalam hubungan kerja dengan menerima gaji/upah dari sesuatu Instansi, badan hukum atau seorang majikan.

BAB II,

HUBUNGAN KERJA, HAK DAN KEDUDUKAN

SUKARELAWAN.

Pasal 2.

 Pelaksanaan atas panggilan untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pasal 1 ayat (2) Peraturan ini tidak mengakibatkan putusan hubungan kerja antara Sukarelawan dan instansi/jawatan/majikan yang bersangkutan, baik dilingkungan Pemerintah maupun Swasta.

Pasal 3.

 Sukarelawan Pegawai Negeri selama masa-bakti penerima penghasilan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 7/Peperti tahun 1962.

Pasal 4.

Sukarelawan Pekerja Pemerintah selama masa-bakti menerima penghasilan sebagai berikut:

a. ia tetap menerima upahnya dan penghasilan lain dari usaha dimana ian bekerja sebagai pemerintah ;

b. selain tersebut pada huruf a ia menerima uang saku seperti tersebut dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 7/Peperti tahun 1962.

Pasal 5.

1. Terkecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perburuhan maka Sukarelawan Buruh tetap menerima upahnya dan penghasilan lain dari majikan/instansi dimana ia bekerja sebagai Buruh sesuai dengan perjanjian yang berlaku ; disamping itu ia menerima uang saku seperti tersebut pasal 6 ayat (1) Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No.7/Peperti tahun 1962;

2. Dalam hal majikan/instansi tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut dalam ayat (1) maka ia dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Pemerintah (cq Menteri Perburuhan) dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipercaya.

Pasal 6.

1. Kepada Sukarelawan yang semula tidak mempunyai kedudukan Pegawai Negeri, Pekerja Pemerintah atau Buruh selama menjalankan masa - bukti diberikan uang saku seperti tersebut dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 7/Peperti tahun 1962.

2. Kepada keluarganya diberikan bantuan keuangan dengan jumlah yang akan ditentukan kemudian dan bantuan lainnya yang dibebankan kepada instansi yang memanggil dan mengerahkannya.

Pasal 7

 Setelah masa-bakti berakhir Sukarelawan Pegawai negeri ditempatkan kembali pada instansi/jawatan semula dengan diberi kedudukan sama atau sederajat atau lebih tinggi dari kedudukannya sebelum menjalankan tugasnya sebagai Sukarelawan.

Pasal 8.

1. Bagi Sukarelawan Pekerja Pemerintah diadakan percatatan oleh pimpinan usaha dalam buku dinas kerjanya berdasarkan surat panggilan yang dikeluarkan oleh penjabat dimaksud dalam pasal 1 Peraturan ini.

2. Jika usaha tersebut pada ayat (1) dihapuskan pada waktu sedang menjalan masa-bakti, maka tanpa ketentuan lain dari Jawatan yang bersangkutan, hubungan kerjanya terputus pada hari berikutnya masa 60 (enam puluh) hari setelah hari penghapusan usaha itu; masa-bakti hingga saat pemutusan hubungan kerjanya ikut dihitung penuh sebagai masa kerjanya untuk Penetapan uang lepas yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1954;

3. Setelah masa-bakti berakhir maka Sukarelawan Pekerja Pemerintah dalam waktu 14 (empat belas) hari (diharuskan melaporkan diri kepada usaha pekerjaannya untuk dipekerjakan kembali.

4. Jika usaha tersebut pada ayat (3) dihapuskan maka pekerja melaporkan diri pada jawatan yang bersangkutan yang mengusahakan penempatan pada usaha lain.

5. Jika Pekerja tidak memenuhi kewajiban tersebut pada ayat- (3) maka hubungan kerjanya dapat diputuskan atau dapat dianggap terputus pada saat berakhirnya masa-bakti dan putusan hubungan kerja ini dianggap dilakukan atas permintaannya sendiri.

Pasal 9

1. Setelah menjalankan tugas Sukarelawan. Buruh diterima kembali bekerja pada tempat perusahaannya yang semula dengan kedudukan sama atau bersamaan dengan kedudukan sebelum ia menjalankan tugas sebagai Sukarelawan.

2. Hubungan kerja dianggap putus:

 a. jika buruh tidak kembali bekerja pada perusahaannya yang lama, 30 (tiga puluh) hari setelah masa-bakti berakhir;

 b. meninggal dunia dalam melaksanakan tugas Sukarelawan ;

 c. permintaan sendiri ;

 d. ternyata sudah bekerja dalam perusahaan lain atau instansi Pemerintah.

3. Hubungan kerja Sukarelawan Buruh yang menjalankan tugas Sukarelawan hanya dapat diputuskan dengan persetujuan Departemen Perburuhan, misalnya karena perusahaan failiet, hal-hal yang mendesak dan sebagainya.

4. Dalam hal hubungan kerja Sukarelawan buruh terpaksa diputuskan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka syarat-syarat pemutusan hubungan kerja yang berlaku harus diindahkan.

5. Jika selama masa-bakti perusahaan dimana ia bekerja berpindah tangan, maka kewajiban-kewajiban terhadap buruh berdasarkan Peraturan ini dilakukan oleh majikan baru,

Pasal 10.

 Para Sukarelawan yang semula tidak mempunyai kedudukan Pegawai Negeri, Pekerja Pemerintah, atau Buruh, setelah masa-baktinya berakhir diusahakan penyalurannya oleh Pemerintah.

BAB III

JAMINAN SOSIAL KARENA MENDAPAT CACAT.

Pasal 11.

 Sukarelawan yang mendapat cacad ingatan dan/atau terjadi badan yang didapat didalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajiban sebagai Sukarelawan, diberi perlakuan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Mereka yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri/Pekerja Pemerintah menerima jaminan sosial (pensiun/tunjangan karena cacad/dan sebagainya) berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku baginya sebagai Pegawai Negeri/Pekerja Pemerintah ;

b. Sukarelawan Buruh yang menderita cacad sebagian atau seluruhnya berhak menerima tunjangan sebesar yang ditetapkan dalam Undang-undang Kecelakaan tahun 1947 ;

c. Bagi mereka yang tidak termasuk golongan a atau b diatas diatur dalam peraturan tersendiri dan ditanggung oleh Departemen Sosial.

BAB IV

JAMINAN SOSIAL KEPADA JANDA DAN/ATAU

ANAK YATIM/PIATU.

Pasal 12.

 Jika Sukarelawan meninggal dunia di dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sebagai Sukarelawan, maka kepada janda yang ditinggalkan dan atau anak-anak yatim/ piatu, atau bilamana tidak ada, kepada ahli warisnya yang syah, diberi perlakuan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Isteri dan/atau anak yatim/piatu, atau bilamana tidak ada, kepada ahli warisnya, yang syah dari pada Sukarelawan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri/Pekerja Pemerintah diberi jaminan sosial (pensiun/tunjangan janda, tunjangan anak yatim/piatu, dan sebagainya) berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku bagi mereka sebagai isteri dan/atau anak yatim/piatu, ahli waris yang syah dari seorang Pegawai Negeri/Pekerja Pemerintah.

b. Isteri dan/atau anak yatim /piatu atau bilamana tidak ada, ahli waris yang syah dari Sukarelawan yang berkedudukan sebagai Buruh, berhak menerima tunjangan berupa bantuan guna penyelenggaraan hal-hal yang oleh adat kebiasaan dirasakan sebagai kewajiban, disamping pemberian tunjangan berupa wang yang diberikan sekaligus sebanyak 6 (enam) kali penghasilan Buruh sebulan.

c. Bagi mereka yang tidak termasuk golongan a dan b di atas diberikan tunjangan oleh Departemen Sosial dengan jumlah yang ditentukan tersendiri.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 13.

 Penyelesaian dan pemberian pensiun atau tunjangan yang dimaksudkan dalam pasal 11 huruf a dan b dan 12 huruf a dan b Peraturan ini dilakukan dan ditanggung oleh instansi/perusahaan yang berkewajiban untuk itu berdasarkan peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Pasal 14.

 Pelaksanaan masa-bakti tidak mengurangi hak-hak dalam bidang kepegawaian (cuti, kenaikan gaji/upah, perhitungan masa kerja kenaikan pangkat, pemberian bahan-bahan mentah perumahan dan sebagainya) bagi Sukarelawan yang bersangkutan atau keluarganya.

Pasal 15.

1. Dalam hal suatu perusahaan tidak mampu menanggung jaminan sosial Sukarelawan atau janda/anak yatim/piatunya seperti dimaksud dalam pasal-pasal 11 huruf b dan 12 huruf b, Peraturan ini, maka pimpinan/majikan yang bersangkutan wajib selekasnya memberi tahukan hal itu kepada instansi yang ditunjuk untuk itu dengan menunjukkan bukti-bukti yang dapat dipercaya.

2. Jika berdasarkan bukti-bukti tersebut hal-hal yang dikemukakan terdapat benar, maka perusahaan/majikan dapat dibebaskan dari kewajibannya dan selanjutnya Sukarelawan atau keluarga yang bersangkutan dapat diberi pelakuan seperti tersebut dalam pasal 11 huruf c atau 12 huruf e Peraturan ini.

Pasal 16

 Pemberian jaminan termaksud dalam pasal 5 Peraturan ini dilakukan tiap bulan berikutnya kepada isteri yang syah dari pada Sukarelawan buruh atau kepada keluarganya yang syah.

Pasal 17.

 Ditiap perusahaan, dimana ada buruhnya yang menjalan tugas Sukarelawan, pimpinan perusahaan yang bersangkutan diwajibkan melaporkan hal itu segera kepada Departemen Perburuhan.

Pasal 18.

 Perselisihan paham mengenai pelaksanaan Peraturan ini khususnya yang menyangkut soal-soal perburuhan, diputuskan oleh Menteri Perburuhan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19.

 Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai jasa surut hingga - tanggal 19 Desember 1961.

 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 23 Nopember 1962

Presiden/Panglima Tertinggi

Angkatan Perang Republik Indonesia

selaku Penguasa Perang Tertinggi

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Nopember 1962

Sekretaris Negara

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI

No. 12/PEPERTI TAHUN 1962

tentang

HAK DAN KEDUDUKAN SUKARELAWAN

PEMBEBASAN IRIAN BARAT.

UMUM

 Setelah diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1961 Tri Komando Rakyat, maka secara spontan mengalirlah rakyat, non-militer, mendaftarkan diri untuk diikut-sertakan dalam medan-laga guna pembebasan Irian Barat.

 Keserta-mertaan dari semangat rakyat yang meluap-luap ini segera ditampung dan mereka dikirim kedaerah perbatasan untuk melaksanakan sesuatu tugas yang berhubungan dengan perjuangan pembebasan Irian Barat.

 Mengingat tugas yang mereka hadapi dan pula sebagai pelopor dari massa rakyat dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, maka meski mereka itu ikut secara Sukarela, sudah selayaknya diadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak, kedudukan mereka dan jaminan untuk keluarganya sehingga mereka memusatkan seluruh tenaga dan pikirannya pada tugas-tugas berat yang mereka hadapi.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

 Ayat (1): Dalam pengertian Sukarelawan disini tidak termasuk anggota Angkatan Bersenjata.

 Ayat (2): Dalam pengertian "dipanggil untuk dikirim kedaerah Mandala" tidak selalu harus telah dilaksanakan pengiriman tersebut.

 Ayat (3): Cukup jelas.

 Ayat (4): Cukup jelas.

 Ayat (5): Cukup jelas.

Pasal 2.

 Cukup jelas.

Pasal 3.

 Cukup jelas.

Pasal 4 dan 5.

 Dalam pengertian penghasilan lain termasuk juga pembagian bahan keperluan hidup sehari-hari sesuai dengan peraturan atau perjanjian kerja yang berlaku.

Pasal 6

 Yang dimaksud bantuan lainnya disini termasuk bantuan bahan keperluan hidup sehari-hari.

Pasal 7 sampai dengan pasal 20.

 Cukup jelas.

 Termasuk Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 90.

Diketahui:

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page