logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 12 TAHUN 1963 (12/1963)

Tanggal: 22 MEI 1963 (JAKARTA)

Sumber: LN 1963/42

Tentang: TINDAKAN-TINDAKAN SEMENTARA UNTUK MENYELENGGARAKAN KESATUAN SUSUNAN, KEKUASAAN, ACARA DAN TUGAS PENGADILAN-PENGADILAN SIPIL DAN KEJAKSAAN DI PROPINSI IRIAN BARAT.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa berhubung dengan penyerahan pemerintahan atas wilayah Irian Barat dari UNTEA kepada Republik Indonesia, perlu segera diadakan tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, acara dan tugas Pengadilan-pengadilan Sipil dan Kejaksaan di Propinsi Irian Barat;

Mengingat:

Penetapan Presiden No. 1 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintahan diwilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;

Memutuskan:

Pertama:

Mencabut peraturan-peraturan dan pasal-pasal peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini;

Kedua:

Menetapkan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, Acara dan Tugas Pengadilan-pengadilan Sipil dan Kejaksaan di Propinsi Irian Barat.

Pasal 1

Pada saat peraturan ini berlaku, dihapuskan:

a. Pengadilan Tinggi Istimewa UNTEA di Kotabaru dan alat Penuntut Umum padanya;

b. Semua Pengadilan Negeri UNTEA yang ada di Irian Barat dan alat Penuntut Umum padanya;

c. Semua Politiegerecht yang ada di Irian Barat dan alat Penuntut Umum padanya,

Pasal 2.

Pada saat peraturan ini berlaku, diadakan:

a. satu Pengadilan Tinggi di Kotabaru yang daerah hukumnya meliputi daerah-daerah hukum Pengadilan-pengadilan Negeri di Propinsi Irian Barat;

b. satu Pengadilan Negeri ditiap tempat dimana berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf b dihapuskan Pengadilan Negeri UNTEA, yang daerah hukumnya meliputi daerah-daerah hukum Pengadilan Negeri UNTEA yang bersangkutan;

Pasal 3.

(1) Disamping Pengadilan Tinggi di Kotabaru, dibentuk satu Kejaksaan Tinggi di Kotabaru, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi;

(2) Disamping tiap Pengadilan Negeri, dibentuk satu Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

(3) Menteri/Jaksa Agung dapat membentuk Cabang-cabang Kejaksaan Negeri ditempat-tempat ibukota Karesidenan yang tidak menjadi tempat kedudukan Kejaksaan Negeri;

Pasal 4.

 Susunan kekuasaan, acara dan tugas Pengadilan Tinggi di Kotabaru dan Pengadilan-pengadilan Negeri di Propinsi Irian Barat dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang, ditetapkan untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 9 Tambahan Lembaran-Negara No. 81) tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil;

ATURAN PERALIHAN.

A. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam sub A, B dan C. Aturan Peralihan dari Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951 berlaku bagi peradilan di Propinsi Irian Barat.

B. (1) Segala perkara mengenai hal-hal yang termasuk kekuasaan mengadilan Mahkamah Agung yang pada saat peraturan ini mulai berlaku telah ada pada Pengadilan Tinggi Istimewa UNTEA di Kotabaru diserahkan kepada Mahkamah Gung di Jakarta untuk diselesaikan menurut peraturan yang berlaku.

 (2) Untuk dapat melakukan ketentuan dalam ayat (1) diatas, Panitera Pengadilan Tinggi Istimewa UNTEA tersebut harus mengirimkan selekas-lekasnya segala perkara tersebut beserta segala surat pemeriksaan sidang dan segala surat pembukti perkara itu kepada Panitera Mahkamah Agung.

C. (1) Segala perkara yang dimintakan banding, yang pada saat peraturan ini mulai berlaku telah ada pada Pengadilan Tinggi Istimewa UNTEA di Kotabau diserahkan kepada Pengadilan Tinggi di Kotabaru untuk diselesaikan menurut peraturan yang berlaku.

 (2) Untuk dapat melakukan ketentuan dalam ayat (1) diatas, Panitera Pengadilan Tinggi Istimewa UNTEA di Kotabaru harus menyerahkan selekas-lekasnya segala perkara tersebut beserta segala surat pemeriksaan sidang dan segala surat pembukti perkara itu kepada Panitera Pengadilan Tinggi di Kotabaru.

 (3) Arsip, uang dan barang-barang inventaris Pengadilan Tinggi Istimewa UNTEA di Kotabaru oleh Paniteranya harus selekas-lekasnya diserahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi di Kotabaru.

D. (1) Segala perkara tingkat pertama, yang ada pada Pengadilan Tinggi Istimewa UNTEA di Kotabaru pada saat peraturan ini mulai berlaku diselesaikan oleh Pengadilan Negeri di Kotabaru menurut hukum acara yang berlaku untuk-Pengadilan Negeri itu.

 (2) Untuk dapat melakukan ketentuan dalam ayat (1) diatas. Panitera Pengadilan Tinggi Istimewa UNTEA di Kotabaru harus selekas-lekasnya menyerahkan perkara tersebut beserta segala surat pemeriksaan sidang, segala surat pembukti perkara itu kepada Panitera Pengadilan Negeri itu.

E. (1) Segala perkara yang ada saat peraturan ini mulai berlaku telah ada pada Pengadilan Negeri UNTEA dan Politiegerecht diselesaikan oleh Pengadilan Negeri yang dimaksudkan dalam pasal 2 huruf b, yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri UNTEA dan Politiegerecht yang bersangkutan.

 (2) Untuk dapat menjalankan ketentuan dalam ayat (1) diatas, Hakim-hakim yang mengepalai Pengadilan-pengadilan tersebut diatas harus mengirimkan selekas-lekasnya segala perkara tersebut beserta segala surat pemeriksaan sidang dan segala surat pembukti perkara itu kepada Panitera Pengadilan Negeri tersebut dalam ayat (1).

 (3) Arsip, uang dan barang-barang inventaris dari Pengadilan Negeri UNTEA dan Politiegerecht itu beserta barang bukti yang ada padanya, oleh Hakim yang mengepalai Pengadilan itu harus selekas-lekasnya diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

F. (1) Segala perkara, pekerjaan dan tanggung-jawab yang ada pada alat Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Istimewa UNTEA diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi di Kotabaru.

 (2) Segala perkara, pekerjaan dan tanggung-jawab yang ada pada alat Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri UNTEA dan Politiegerecht diserahkan kepada Kejaksaan yang bersangkutan,

untuk diselesaikan menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

PASAL PENUTUP.

 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1963.

 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 22 Mei 1963.

Presiden Republik Indonesia,

  

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Mei 1963.

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page