logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 28 TAHUN 1964 (28/1964)

Tanggal: 1 SEPTEMBER 1964 (JAKARTA)

Sumber: LN 1964/79

Tentang: PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NO. 4 TAHUN 1963 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NO. 29) TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA IRIAN BHAKTI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:  bahwa berhubung dengan Perusahaan Negara Irian Bhakti akan dijadikan Perusahaan Daerah Propinsi Irian Barat, maka perlu mencabut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 29) tentang pendirian Perusahaan Negara Irian Bhakti;

Mengingat:

1. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);

2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 8);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 57 tahun 1963, sebagaimana yang diubah kemudian dengan Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 160 dan No. 234 tahun 1963;

4. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 4 TAHUN 1963 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1963 NO. 29) TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA IRIAN BHAKTI, SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1.

 Terhitung mulai tanggal diserahkannya Perusahaan Negara Irian Bhakti kepada Daerah Propinsi Irian Barat, mencabut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 29) tentang Pendirian Perusahaan Negara Irian Bhakti.

Pasal 2.

 Pengawasan serta pimpinan atas pengelolaan Perusahaan tersebut setelah diserahkan kepada Daerah Propinsi Irian Barat, disesuaikan dengan keadaan dan pemerintahan yang khusus ada di Irian Barat.

 Peraturan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 1 September 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta.

pada tanggal 1 September 1964.

WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

SANTOSO S.H.

Brig. Jend. T.N.I.


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page