logo Undang-2, dll. - Papuaweb - Laws, etc. honai/home page

PERPU 1-2008 (tentang Otonomi Khusus Papua)


Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Hukum dan HAM RI

Teks tidak dalam format asli.



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA


No. 57, 2008 OTONOMI KHUSUS. PEMERINTAHAN. PEMERINTAH DAERAH. Papua
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842)


PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang: a. bahwa keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang kemudian berubah
menjadi Provinsi Papua Barat, dalam kenyataannya telah menjalankan urusan
pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak
tahun 2003, namun belum diberlakukan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
b. bahwa pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat memerlukan
kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan
hambatan percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik
serta infrastruktur di Provinsi Papua Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua;


Mengingat:
1. Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);


MEMUTUSKAN:


Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI
PAPUA.


Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) diubah sebagai
berikut:


1. Ketentuan Pasal 1 huruf a diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:


"Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

a. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
b. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada
Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat
Papua.
c. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri;
d. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain
sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
e. Gubernur Provinsi Papua, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah
dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan
pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua.
f. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi
Papua.
g. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi
kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka
perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan
terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup
beragama sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
h. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati
diri orang Papua dalam bentuk bendera Daerah dan lagu Daerah yang tidak
diposisikan sebagai simbol kedaulatan.
i. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan
Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam
Undang-undang ini.
j. Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasi, adalah Peraturan
Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
k. Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala
Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
l. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam
sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.
m. Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah sekumpulan
orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam
kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan
saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung.
n. Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut HAM, adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
o. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta
dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
p. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah
dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang
tinggi di antara para anggotanya.
q. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam
masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai
sanksi.
r. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak
kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum
adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
s. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat
tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para
warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta
isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
t. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang
terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan
diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
u. Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah semua
orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di
Provinsi Papua."


2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf l dihapus, sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:


"Pasal 7
(1) DPRP mempunyai tugas dan wewenang:

a. dihapus;

b. mengusulkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Presiden
Republik Indonesia;
c. mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden
Republik Indonesia;
d. menyusun dan menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan program pembangunan daerah serta tolok ukur kinerjanya bersama-sama dengan
Gubernur;
e. membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama
dengan Gubernur;
f. membahas rancangan Perdasus dan Perdasi bersama-sama dengan Gubernur;
g. menetapkan Perdasus dan Perdasi;
h. bersama Gubernur menyusun dan menetapkan Pola Dasar Pembangunan Provinsi
Papua dengan berpedoman pada Program Pembangunan Nasional dan memperhatikan
kekhususan Provinsi Papua;
i. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua
terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
j. melaksanakan pengawasan terhadap:

1) pelaksanaan Perdasus, Perdasi, Keputusan Gubernur dan kebijakan Pemerintah
Daerah lainnya;
2) pelaksanaan pengurusan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi Papua;
3) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4) pelaksanaan kerjasama internasional di Provinsi Papua.
k. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan
penduduk Provinsi Papua; dan
l. dihapus.
(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Tata Tertib DPRP sesuai dengan peraturan perundang-undangan."


Pasal II
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA




TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


      No. 4842(Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 57)


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

I. UMUM


Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
namun di Provinsi Papua Barat belum diberlakukan Otonomi Khusus berdasarkan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang kemudian berubah menjadi Provinsi
Papua Barat, dalam kenyataannya telah menjalankan urusan pemerintahan dan
pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun 2003, namun
belum diberlakukan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat memerlukan kepastian hukum
yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan
pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik serta infrastruktur di
Provinsi Papua Barat.
Wilayah Provinsi Papua pada saat ini meliputi Kabupaten Jayapura, Kabupaten
Merauke, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya,
Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Yapen
Waropen, Kota Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten
Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten
Tolikara, Kabupaten Keerom, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Sarmi,
Kabupaten Memberamo Raya, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo,
Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Dogiyai.
Wilayah Provinsi Papua Barat pada saat ini meliputi Kabupaten Manokwari,
Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, dan
Kota Sorong.
Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
dan efektivitas pemerintahan di Provinsi Papua Barat, maka Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua perlu diberlakukan juga
bagi Provinsi Papua Barat, sebagai dasar hukum pelaksanaan Otonomi Khusus di
Provinsi Papua Barat.
Berdasarkan pertimbangan di atas maka sesuai dengan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Presiden berpendapat bahwa syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa
telah terpenuhi untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas



  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2008.

honai/home page