logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 1 TAHUN 1962 (1/1962)

Tanggal: 6 FEBRUARI 1962 (JAKARTA)

Sumber: LN 1962/8

Tentang: PEMANGGILAN DAN PENGERAHAN SEMUA WARGA NEGARA DALAM RANGKA MOBILISASI UMUM UNTUK KEPENTINGAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang;

1. bahwa untuk mempertinggi serta menggalang kewaspadaan Nasional dalam rangka keamanan dan pertahanan Negara perlu menggalang dan mengerahkan semua potensi nasional dari seluruh lapisan masyarakat kearah perjuangan Negara, sesuai dengan program Pemerintah serta sifat dan asas pertahanan Negara, yaitu pertahanan rakyat total, yang terlatih dan teratur dibawah pimpinan Pemerintah;

2. bahwa untuk mewujudkan penggalangan dan pengerahan segala potensi nasional tersebut perlu dipersiapkan mobilisasi umum, yang mengatur tentang pengerahan, penggalangan dan penggunaan segala potensi yang diperlukan, serta untuk menyalurkan spontanitet rakyat guna menyiapkan diri secara sukarela turut aktif dalam usaha pembebasan Irian Barat pada khususnya dan dalam usaha pemeliharaan keamanan dan pertahanan Negara pada umumnya;

3. bahwa untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya semua tenaga dan kekuatan yang dikerahkan perlu dilatih terlebih dahulu, baik untuk kepentingan perlawanan aktif, maupun untuk cadangan umum;

4. bahwa berhubung dengan itu dirasa perlu segera mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanggilan dan pengerahan semua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara;

5. bahwa karena keadaan yang memaksa soal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat:

a. Pasal 22 dan 30 Undang-undang Dasar;

b. Ketetapan M.P.R.S. R.I. No. II/MPRS/1960 Lampiran A Bab III No. 54, 60 dan 61;

c. Tri Komando Rakyat tanggal 19 Desember 1961;

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 618 tahun 1961 tanggal 11 Desember 1961 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional;

 Mendengar Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 24 Januari 1962;

Memutuskan:

Menetapkan:

 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemanggilan dan Pengerahan semua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum untuk kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara.

BAB I

TUJUAN DAN KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

 Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia setelah mendengar Dewan Pertahanan Nasional menyatakan Mobilisasi Umum dan memerintahkan pemanggilan dan pengerahan Warga Negara untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara.

Pasal 2.

 Pemanggilan dan pengerahan Warga Negara dalam rangka Mobilisasi Umum untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara termaksud pada pasal 1 bertujuan:

a. mengikut-sertakan rakyat dalam pertahanan Negara;

b. mempersiapkan perlawanan rakyat aktif dan cadangan umum yang teratur dan terlatih untuk membantu kesatuan-kesatuan Angkatan Perang pada khususnya dan Angkatan Bersenjata pada umumnya, yang merupakan inti pertahanan, baik didalam melakukan pertempuran-pertempuran, maupun dalam usaha dalam usaha dibidang pertahanan sipil;

c. memberikan latihan-latihan kepada mereka itu mengenai hal- hal yang bersangkutan dengan tujuan kewajiban dan persiapan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas.

Pasal 3.

(1) Setiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berumur antara 18 sampai dengan 48 tahun, dapat diwajibkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan sipil, serta kewajiban untuk mengikuti latihan-latihan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

(2) Setiap Warga Negara baik laki-laki maupun wanita, yang berumur antara 18 sampai dengan 40 tahun, dapat diwajibkan menjalankan kewajiban-kewajiban untuk membantu Kesatuan-kesatuan Angkatan Perang pada khususnya dan Angkatan Bersenjata pada umumnya dalam melakukan pertempuran-pertempuran, baik dalam bentuk perlawanan rakyat aktif, maupun dalam bentuk cadangan umum yang terlatih dan teratur, berikut segala kewajiban guna mengikuti segala latihan-latihan yang diperlukan

Pasal 4.

 Kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan sedapat mungkin dengan tidak mengurangi kewajiban belajar, merugikan mata pencaharian atau merugikan vitalita sesuatu perusahaan atau badan.

BAB II

PELAKSANAAN.

Pasal 5.

(1) Mereka yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) dapat dipanggil menjalankan kewajiban-kewajiban dalam penyelenggaraan pertahanan sipil, baik pekerjaan-pekerjaan dibidang kewaspadaan keamanan/pertahanan maupun dibidang sosial dan teknis yang bermaksud:

a. Tindakan-tindakan/usaha-usaha untuk menangkis, mengatasi dan/atau memperkecil akibat-akibat dari pada serangan- serangan pihak lawan, baik yang timbul dari dalam, maupun dari luar;

b. Tindakan-tindakan/usaha-usaha untuk memelihara, kelanjutan dan kelancaran roda pemerintahan, ketertiban dan keamanan umum;

c. Tindakan-tindakan/usaha-usaha untuk memelihara kesejahteraan rakyat pada umumnya;

d. Tindakan-tindakan/usaha-usaha untuk memelihara kelanjutan kelancaran roda perekonomian;

e. Tindakan-tindakan/usaha-usaha dalam rangka perlindungan masyarakat.

 Pekerjaan-pekerjaan dalam penyelenggaraan pertahanan sipil ini secara khusus dan terperinci akan ditentukan dalam ketentuan pelaksanaan pertahanan sipil tersendiri.

(2) Mereka yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dapat dipanggil untuk menjalankan kewajiban-kewajiban baik dalam hubungan dengan tugas-tugas perlawanan aktif yang berupa gerilya, infiltrasi, sabotase dan lain sebagainya, maupun bantuan secara langsung terhadap tugas-tugas tempur kepada Kesatuan-kesatuan Angkatan Perang pada khususnya dan Angkatan Bersenjata pada umumnya.

Pasal 6.

(1) Pemanggilan dan penerimaan terhadap mereka yang tersebut dalam pasal 3, dilakukan oleh Menteri Keamanan Nasional yang dalam pelaksanaannya menurut keadaannya dapat membentuk suatu badan khusus untuk keperluan itu.

(2) Untuk kelancaran pemanggilan dan penerimaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, di Daerah-daerah Tingkat I dan II dibentuk pula suatu badan khusus sesuai dengan ayat (1) pasal ini dan ditingkat Kecamatan menurut keadaan setempat dapat dibentuk pula suatu badan khusus tadi.

(3) Susunan, tugas dan tanggung-jawab dari pada badan khusus tersebut akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

(4) Tata cara pemanggilan, penerimaan, pendaftaran dan penyaringan akan diatur dalam ketentuan pelaksanaan tersendiri.

Pasal 7.

 Para pemimpin sekolah/perguruan tinggi/universitas, pimpinan jawatan/badan/perusahaan, majikan dan lain-lainnya yang membawahi mereka tersebut dalam pasal 3, wajib membantu terlaksananya segala ketentuan yang diperuntukkan bagi mereka pada waktu mereka menerima panggilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 5.

BAB III.

PENGGUNAAN.

Pasal 8.

(1) Mereka yang dipanggil tersebut dalam pasal 5 ayat (1), penggunaannya dapat dibagi-bagi dalam rombongan-rombongan ataupun dibagi dalam regu-regu penugasan, sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas yang diperlukan di dalam penyelenggaraan pertahanan sipil yang akan diatur kemudian dalam suatu ketentuan pelaksanaan pertahanan sipil tersendiri.

(2) Mereka yang dipanggil tersebut dalam pasal 5 ayat (2), penggunaannya dapat dibagi-bagi dalam rombongan-rombongan yang diperlukan dan akan ditugaskan membantu Kesatuan-kesatuan Angkatan Perang pada khususnya dan Angkatan Bersenjata pada umumnya. Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini akan diatur tersendiri.

BAB IV.

POKOK-POKOK PENDIDIKAN DAN LATIHAN.

Pasal 9.

(1) Mereka yang dipanggil untuk penggunaan sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1), diberikan latihan-latihan:

a. Dasar-dasar keperajuritan yang meliputi latihan phisik dan mental;

b. Latihan-latihan khusus sesuai dengan pembagian regu-regu penugasan pertahanan sipil.

(2) Mereka yang dipanggil untuk penggunaan sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2), diberikan latihan-latihan:

a. Dasar-dasar Infanteri atau dasar-dasar pokok sesuai dengan sifat masing-masing Angkatan;

b. Latihan-latihan khusus yang sesuai pula dengan pekerjaan- pekerjaan khusus yang diperlukan.

(3) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan dipergunakan pelatih-pelatih dan alat perlengkapan latihan dari lingkungan angkatan perang pada khususnya dan angkatan bersenjata pada umumnya dan tenaga-tenaga sipil dalam lingkungan departemen/jawatan yang ada didaerah-daerah. Pelaksanaan dan koordinasi mengenai pendidikan dan latihan diselenggarakan oleh Penguasa Perang Daerah/Penguasa Darurat Militer Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah/Gubernur Kepala Daerah dimasing-masing daerah.

BAB V

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN.

Pasal 10.

(1) Pembiayaan untuk keperluan pelaksanaan peraturan ini dibebankan kepada anggaran belanja khusus.

(2) Hal-hal lain yang berhubungan dengan administrasi, khusus untuk pelaksanaan peraturan ini, akan diatur tersendiri.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 11.

(1) Peraturan-peraturan hukum pidana tentara dan disiplin tentara berlaku untuk mereka yang disebut pada pasal 3 dari sejak mereka dipanggil dan selama mereka mengikuti/menjalani latihan-latihan/pekerjaan-pekerjaan/kewajiban-kewajiban seperti termaksud pada pasal 5.

(2) Apabila seseorang tersebut pada ayat (1) pasal ini dalam masa tersebut dalam ayat itu melakukan sesuatu tindak pidana, maka ia diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.

Pasal 12.

(1) Mereka yang tersebut pada pasal 7, ialah pemimpin sekolah/perguruan tinggi/universitas, pimpinan jawatan/badan/ perusahaan, majikan dan lain-lainnya, yang membawahi mereka tersebut pada pasal 3, yang dengan sengaja tidak mau membantu atau dengan sengaja menghalang-halangi terlaksananya ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 5 berhubungan dengan pasal 3, dihukum dengan hukuman penjara 5 tahun.

(2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah kejahatan.

BAB VII

PENUTUP.

Pasal 13.

 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga tanggal 19 Desember 1961.

 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 6 Pebruari 1962.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Pebruari 1962.

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page