logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: PERATURAN PEMERINTAH (PP)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 4 TAHUN 1969 (4/1969)

Tanggal: 17 PEBRUARI 1969 (JAKARTA)

Sumber: LN 1969/5; TLN NO. 2882

Tentang: PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA PT. PACIFIC NIKKEL INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa untuk penanaman modal asing dibidang pertambangan khususnya nikel di Irian Barat (Waigeo dan Daerah Cyclop), diperlukan modal yang sangat besar dan dengan risiko yang besar pula;

b. bahwa melalui "Pacific Nikkel Mijnbouw Maatschappij N.V.", para persero dalam badan-hukum ini, yakni Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. (Belanda); United States Steel Corporation (Amerika Serikat); Newmont Mining Corporation (Amerika Serikat); Wm. H. Muller & Co. N.V. (Belanda) dan Sherritt Gordon Mines Ltd. (Canada), telah dicapai persetujuan dengan Pemerintah Republik Indonesia - dalam hal ini Menteri Pertambangan - guna suatu kontrak-karya penambangan nikkel di Irian Barat;

c. bahwa kelima peserta termaksud pada sub b secara bersama- sama telah mendirikan suatu Perseroan. Terbatas, menurut Hukum Indonesia, dengan nama "P.T. Pacific Nikkel Indonesia" berdasarkan akte-notaris E. Pondang di Jakarta, pada tanggal 13 Pebruari 1969, No. 16, yang akan menandatangani kontrak-karya nikkel yang bersangkutan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan selanjutnya mengusahakan eksplorasi dan eksploitasi tambang nikkel di Irian Barat serta usaha-usaha yang berhubungan dengan itu, sesuai dengan kontrak-karya tersebut;

d. bahwa pendirian "P.T. Pacific Nikkel Indonesia" adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang- undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No. 1 tahun 1967;

3. Undang-undang No. 11 tahun 1967;

4. Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 8 tahun 1967;

5. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 8 tahun 1967;

6. Undang-undang Pajak Dividen 1959 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1965 jo. Peraturan Menteri Iuran Negara No. P.Dv. 1-1-1 tahun 1966.

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada P.T. Pacific Nikkel Indonesia.

Pasal 1.

Kepada P.T. Pacific Nikkel Indonesia dikenakan Pajak Perseroan dengan tarip sebagai berikut:

a. Untuk tahun pertama sampai akhir tahun kesepuluh dari tahap produksi, sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh setengah perseratus) dari laba kena pajak;

b. Untuk tahun kesebelas dan tahun-tahun berikutnya, sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari laba kena pajak.

Pasal 2.

Di samping kelonggaran-kelonggaran seperti termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, kepada P.T. Pacific Nikkel Indonesia diberikan:

(1) Suatu tambahan kelonggaran pajak khusus berupa investment tax credit sebesar 8% (delapan perseratus) dari jumlah investasi dengan ketentuan bahwa:

 a. Jumlah investment tax credit tersebut setiap tahun tidak melebihi lima puluh perseratus (50%) dari jumlah pajak yang harus dibayar seperti tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini sebelum dikurangkan dengan investment tax credit tersebut;

 b. Bilamana dalam satu tahun jumlah dari investment tax credit melebihi jumlah pembatasan lima puluh perseratus (50%) dari yang tersebut pada huruf a, maka kelebihannya dapat dikurangkan sebagai investment tax credit dari pajak perseroan tahun-tahun berikutnya sampai habis.

(2) Kelonggaran-kelonggaran lain yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan di dalam kontrak-karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan P.T. Pacific Nikkel Indonesia, mengenai pengembangan pertambangan nikkel di daerah Kepulauan Waigeo dan daerah Cyclop (Irian Barat).

Pasal 3.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 17 Pebruari 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Pebruari 1969

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.

Mayor Jenderal TNI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1969

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN

PERPAJAKAN KEPADA P.T. PACIFIC NIKKEL

INDONESIA.

A. UMUM.

1. Usaha pertambangan mempunyai sifat yang khusus, dalam arti bahwa usaha itu dilakukan atas dasar suatu cadangan mineral yang akan terus semakin berkurang untuk kemudian habis. Oleh karena itu, disuatu pihak adalah tidak bijaksana apabila kepada perusahaan pertambangan nikkel ini diberikan pembebasan pajak dalam bentuk "tax holiday" untuk tahun-tahun permulaan. Sebab ada kemungkinan, bahwa justru dalam tahun-tahun permulaan itu, untuk jenis pertambangan nikkel ini oleh sipengusaha dapat dilakukan "roofbouw" ataupun peningkatan sedemikian rupa, sehingga dapat merugikan kepentingan nasional.

 Meskipun begitu, mengingat sifatnya yang banyak sekali mengandung risiko, kepada perusahaan modal asing yang diharapkan dapat membantu perkembangan ekonomi Negara, perlu diberikan dorongan khusus. Dalam hal ini Pemerintah perlu memberikan perangsang-perangsang berupa kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan keringanan dalam pungutan-pungutan lain.

2. Dibandingkan dengan usaha-usaha pertambangan lain, usaha pertambangan nikkel ini masih mempunyai kekhususan lain lagi dikarenakan sifat endapannya, letaknya, kadarnya, jumlah cadangannya, harganya di pasaran dunia dan sebab-sebab lain.

 Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu kepada Perusahaan Nikkel P.T. Pacific Nikkel Indonesia diberikan dorongan sesuai dengan jenis bahan galian yang diusahakannya.

3. Oleh karena itu penetapan tarip pajak perseroan seperti tersebut dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, didasarkan pada prospek pengembangan bahan galian nikkel, baik menurut potensinya maupun pengaruh sosial ekonominya, bagi Negara.

4. Yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ini adalah kelonggaran-kelonggaran perpajakan yang dimungkinkan oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1967.

B. PASAL DEMI PASAL:

 Semuanya cukup jelas.


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page