logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: PERATURAN PEMERINTAH (PP)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 16 TAHUN 1969 (16/1969)

Tanggal: 27 MEI 1969 (JAKARTA)

Sumber: LN 1969/27; TLN NO. 2897

Tentang: PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NO. 23 TAHUN 1963

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa berhubung dengan taraf perkembangan keadaan di Irian Barat dewasa ini, dianggap perlu untuk mengubah penggajian Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Irian Barat sehingga lebih sesuai dengan tingkat kehidupan dewasa ini;

b. bahwa berhubung dengan itu, dianggap perlu untuk mencabut Peraturan Presiden No. 41 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 129) dan Peraturan Presiden No. 6 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 38) serta mengubah seperlunya Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963 (Lembaran- Negara tahun 1963 No. 107).

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 78);

3. Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 239);

4. Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 107) jo. Peraturan Presiden No. 39 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 127). 365

MEMUTUSKAN:

Mencabut:

Peraturan Presiden No. 41 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 129) dan Peraturan Presiden No. 6 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 38).

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963.

Pasal I.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 107) sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian diubah sedemikian, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di-/ dipindahkan ke- Propinsi Irian Barat dibayarkan penghasilan dalam mata uang rupiah Irian Barat (IBRp.) menurut ketentuan sebagai berikut:

 a. Jumlah berturut-turut menurut daftar Lampiran I Peraturan Pemerintah ini berdasarkan pangkat (golongan-ruang gaji P.G.P.N. - 1961) dan masa-kerja golongan yang dapat diberikan menurut Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 104).

 b. Bagi pegawai yang mempunyai anak ditambah dengan tunjangan anak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah termaksud huruf a ayat ini untuk tiap-tiap anak yang berhak atas tunjangan anak, dengan ketentuan bahwa besarnya tunjangan tidak boleh melebihi IBRP. 100,- (seratus rupiah Irian Barat) sebulan bagi tiap-tiap anak.

 c. Tunjangan kemahalan daerah (duurte toelage) menurut prosentase yang pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi masing-masing daerah/tempat di Propinsi Irian Barat, dihitung atas dasar jumlah tersebut dalam huruf a ayat ini.

Pasal II.

Pasal 6 Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963 (Lembaran- Negara tahun 1963 No. 107) sebagaimana telah ditambah dan ubah kemudian diubah sedemikian sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang untuk sementara waktu ditempatkan di Irian Barat dan diperbantukan kepada Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Irian Barat diberikan tunjangan kerja berturut-turut menurut daftar Lampiran II Peraturan Pemerintah ini, kecuali mereka yang ditugaskan di Irian Barat untuk waktu yang kurang dari 30 hari.

(2) Di atas tunjangan kerja tersebut ayat (1) pasal ini diberikan tunjangan kemahalan daerah (duurte toelage) menurut prosentase yang berlaku bagi masing-masing daerah/tempat di Propinsi Irian Barat.

(3) Dalam hal pegawai negeri sipil tersebut dalam ayat (1) pasal ini mendapat jaminan makan, perumahan dan perawatan sosial, kepadanya diberikan tunjangan berturut-turut menurut daftar Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.

(4) Tunjangan kerja dan tunjangan tersebut di atas adalah bebas dari pajak.

Pasal III.

Pelaksanaan pembayaran gaji menurut Peraturan Pemerintah ini diselenggarakan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat, menurut petunjuk-petunjuk Menteri Dalam Negeri.

Pasal IV.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1969. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 27 Mei 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Mei 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH

Mayor Jenderal TNI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1969

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23

TAHUN 1963.

UMUM:

Dewasa ini di Propinsi Irian Barat masih berlaku dua Peraturan Pembayaran Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 Nomor 107) sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian.

2. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 Nomor 129) dan Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 Nomor 38).

Keadaan Pemerintah di Propinsi Irian Barat menghendaki perubahan Peraturan-peraturan tersebut.

Maka Peraturan tersebut dalam ad 2 perlu dicabut, sedang yang tersebut dalam ada 1 diubah seperlunya.

Pasal DEMI PASAL:

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

ad 1. Pasal 5 ayat (1) huruf a: gaji dan masa-kerja golongan yang ditetapkan menurut pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 Nomor 107) sebagaimana telah ditambah dan diubah kemudian dihitung kembali menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 Nomor 104) dengan ketentuan bahwa keuntungan masa-kerja yang telah diperolehnya berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden di atas tidak diperhitungkan kembali.

ad 2. Cukup jelas.

Pasal 3 dan 4.

Cukup jelas.


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page