logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: PERATURAN PEMERINTAH (PP)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 25 TAHUN 1969 (25/1969)

Tanggal: 15 SEPTEMBER 1969 (JAKARTA)

Sumber: LN 1969/48; TLN NO. 2908

Tentang: SATYA LANCANA PEPERA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

1. bahwa pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat merupakan usaha terakhir dalam rangka menegaskan Irian Barat sebagai wilayah yang tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia dan adalah tugas yang mulia dalam membulatkan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

2. bahwa mengingat hal tersebut menganggap perlu untuk menetapkan peraturan tentang pemberian satyalancana sebagai penghargaan kepada mereka yang telah turut serta secara aktif dan langsung serta berjasa dalam pelaksanaan tugas tersebut.

3. bahwa pemberian penghargaan itu akan merupakan pula dorongan yang besar artinya dalam meningkatkan pemeliharaan serta mempertinggi sosial dan semangat rasa persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar tahun 1945;

2. Undang-undang No. 4 Drt tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 44).

Mendengar:

Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik Indonesia.

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang "Satyalancana Pepera."

Pasal 1.

Kepada warga-negara Indonesia yang dalam jangka waktu sejak 1 Januari 1969 sampai dengan tanggal 2 Agustus 1969 secara langsung dan aktif melakukan tugas dan berjasa dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat sehingga telah berhasil dengan baik, diberikan tanda penghargaan berupa satyalancana dengan nama "SATYALANCANA PEPERA."

Pasal 2.

Bentuk dan ukuran.

(1) SATYALANCANA PEPERA berbentuk sebagai berikut: Segi lima yaitu bersudut lima dengan sebuah lingkaran kecil pada sudut masing-masing, yang melambangkan falsafah hidup Bangsa Indonesia yang bersendikan dasar dan jiwa Panca Sila dengan ditengah-tengahnya terdapat lukisan pulau Irian Barat dan terpancang bendera Merah Putih dengan tulisan berbunyi: PEPERA TETAP R.I.

(2) SATYALANCANA PEPERA berukuran sebagai berikut: Panjang garis yang ditarik dari sudut kesatu kesudut ketiga dan dari sudut ketiga kesudut kelima berukuran masing-masing 40 mm.

(3) SATYALANCANA PEPERA ialah seperti terlukis pada lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3.

Ketentuan tentang pemberian, urutan tingkatan, pemakaian dan pencabutan satyalancana seperti tersebut dalam pasal 2 sampai dengan pasal 33 Undang-undang No. 78 tahun 1958 tentang Penetapan undang-undang Darurat No. 2 tahun 1958 tentang Tanda Penghargaan Khusus Militer sebagai Undang-undang, berlaku bagi SATYALANCANA PEPERA.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 15 September 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

Mewakili,

MUHONO S.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 1969

TENTANG

SATYALENCANA PEPERA.

PENJELASAN UMUM:

Pelaksanaan formil Perjanjian New York tahun 1962 tentang Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat telah dilakukan dengan hasil yang gemilang yaitu penegasan rakyat di Irian barat bahwa Irian Barat merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini merupakan satu bukti lagi akan kebenaran Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dilaksanakan atas nama seluruh bangsa Indonesia.

Dengan penegasan rakyat di Irian Barat itu, maka bulatlah wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang bukan hanya merupakan rangkaian pula dalam arti geografis, akan tetapi ia merupakan kesatuan tekad dan kebangsaan, kesatuan kenegaraan dan kesatuan ideologi serta kesatuan cita-cita sosial Bangsa Indonesia. Maka pelaksanaan penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat dengan hasil yang sesuai dengan aspirasi Bangsa itu adalah merupakan tugas Nasional yang menghalau imperialisme dan kolonialisme yang terakhir dari bumi Indonesia serta tugas internasional yang telah melaksanakan tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan baik, tertib dan aman.

Oleh karena itu maka mereka yang telah berjasa dalam pengabdiannya melaksanakan tugas yang demikian pentingnya itu, wajar mendapat penghargaan dari Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Dan oleh sebab itulah, maka Pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Satyalencana PEPERA diberikan kepada semua warga negara yang telah berjasa dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat, tanpa melupakan bahwa suksesnya PEPERA ialah karena perjuangan seluruh kekuatan Bangsa. Unsur-unsur yang telah melakukan peranan yang menentukan dan benar-benar telah berjasa terdiri atas rakyat biasa, ABRI, pegawai-pegawai, mahasiswa dan lain sebagainya sehingga tidak terbatas pada warga negara sipil belaka.

PEPERA tidaklah merupakan perjuangan yang berdiri sendiri lepas dari perjuangan Bangsa Indonesia lainnya, tetapi ia merupakan satu bagian dalam mata-rantai seluruh perjuangan Bangsa Indonesia, yang masing-masing mengarah kepada tercapainya persatuan dan kesatuan Nasional, seperti yang dimaksudkan dalam Penjelasan Umum di atas.

Karena fungsi dan arti PEPERA yang penting itu maka satyalencana ini diberi nama SATYALENCANA PEPERA.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page