logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: PERATURAN PEMERINTAH (PP)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 26 TAHUN 1969 (26/1969)

Tanggal: 4 OKTOBER 1969 (JAKARTA)

Sumber: LN 1969/49; TLN NO. 2909

Tentang: SATYALANCANA PERISTIWA GERAKAN OPERASI MILITER IX YANG SELANJUTNYA DISEBUT SATYALANCANA "RAKSAKA DHARMA"

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

1. Bahwa Gerakan-gerakan Operasi Militer yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam rangka memelihara keutuhan . Negara Kesatuan Republik Indonesia guna memberi dan membina kesadaran serta keinsafan ber-Negara kepada gerombolan-gerombolan pengacau Yang menentang kekuasaan Negara Republik Indonesia di Irian Barat, merupakan tugas mulia demi tercapainya dan terlaksana kekuasaan serta kedaulatan Negara yang berazaskan Pancasila dengan cepat dan tertib;

2. Bahwa untuk memberi penghargaan kepada anggota ABRI yang secara aktif telah melakukan Gerakan-gerakan Operasi Militer tersebut menganggap perlu ditetapkan suatu peraturan tentang pemberian Satyalancana tersebut.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No. 70 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 124);

3. Undang-undang No. 4 Drt tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 44);

4. Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 143).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer IX yang selanjutnya disebut Satyalancana "RAKSAKA DHARMA."

Pasal 1.

Kepada anggota ABRI yang dalam jangka waktu sejak tanggal 25 Agustus 1965 sampai tanggal yang akan ditentukan lebih lanjut oleh MEN HANKAM/PANGAB secara aktif selama sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus melakukan tugas dalam Gerakan Operasi Militer dalam rangka mempertahankan Kesatuan Bangsa dan Negara di Irian Barat, diberi tanda penghargaan berupa Satyalancana bernama Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer IX yang selanjutnya disebut Satyalancana "RAKSAKA DHARMA."

Pasal 2.

Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dapat mengubah syarat waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditentukan dalam pasal 1 di atas.

Pasal 3.

Kepada Warganegara Republik Indonesia bukan anggota ABRI yang melakukan kegiatan atas perintah dan petunjuk dari ABRI dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh pasal 1 di atas dapat juga diberi Satyalancana ini.

Pasal 4.

(1) Satyalancana "RAKSAKA DHARMA" berbentuk seperti dilukiskan dalam gambar terlampir, ialah sebuah Satyalancana bundar berliku-liku, dibuat dari logam berupa perunggu, mempunyai garis tengah 35 mm. Di sebelah muka dilukiskan tulisan "RAKSAKA DHARMA" dan gambar burung Cenderawasih dengan tulisan GOM-IX didalamnya yang semuanya ini berada dalam lingkungan lukisan rangkaian padi dan kapas. Di sebelah belakang Satyalancana dilukiskan tulisan REPUBLIK INDONESIA.

(2) Pita Satyalancana "RAKSAKA DHARMA" berukuran lebar 35 mm dan panjang 55 mm, berwarna dasar hitam, dengan 5 lajur tegak berwarna merah tua, yaitu 1 (satu) lajur selebar 5 mm di tengah dengan 2 (dua) lajur di sisi kanan dan 2 (dua) lajur di sisi kiri masing-masing selebar 11/2 mm seperti terlukis dalam gambar terlampir.

Pasal 5.

(1) Mereka yang telah menerima Satyalancana "RAKSAKA DHARMA dapat menerima lagi secara ulangan apabila persyaratan sebagaimana ditentukan oleh pasal 1 di atas terpenuhi kembali.

(2) Pemberian ulangan tersebut dilakukan dengan melekatkan pada pita sebuah logam kecil berbentuk bintang bersegi lima berwarna putih perak untuk tiap ulangan, dengan catatan bahwa pemberian ulangan ini hanya dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

Pasal 6.

Satyalancana "RAKSAKA DHARMA" diberikan oleh MENHANKAM/PANGAB atas usul Panglima Angkatan/Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 7.

Tata-cara pelaksanaan dari pengusulan, penyerahan dan lain-lain mengenai Satyalancana "RAKSAKA DHARMA" ini diatur oleh Panglima Angkatan/Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 8.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH

Mayor Jenderal TNI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 1969

TENTANG

SATYALENCANA PERISTIWA GERAKAN

OPERASI MILITER IX.

Setelah ditempuh dengan bermacam-macam jalan untuk mengembalikan Irian Barat kedalam pangkuan Ibu Pertiwi dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme Belanda, maka sebagai jalan dan jawaban terakhir dari Pemerintah Republik Indonesia adalah berkumandangnya TRIKORA.

Rupanya TRIKORA adalah senjata yang sangat ampuh hingga Belanda tidak mampu bertahan lebih lama lagi, akhirnya mau tidak mau terpaksa angkat kaki dari bumi Irian Barat. Sebagai akibat dari penjajahan yang telah berabad-abad lamanya itu, maka sebagian dari saudara-saudara kita di Irian Barat ini baik dalam cara-cara penghidupan maupun kebudayaannya sangat jauh terbelakang jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita di daerah lainnya, mereka masih belum sadar dan menginsafi apa artinya merdeka walaupun kita telah berdaya-upaya untuk menuntun mereka kejalan yang benar.

Untuk menjaga dan memelihara keutuhan serta keselamatan Negara dan Bangsa maka ABRI telah melakukan Gerakan Operasi di samping memberi dan membina kesadaran serta keinsafan ber-Negara kepada mereka yang telah menempuh jalan sesat dengan menentang kekuasaan Republik Indonesia. Dalam Gerakan Operasi tersebut ABRI telah menunaikan kewajiban dan menunjukkan kemampuannya sebagai yang diharapkan dengan mencapai hasil yang gemilang.

Telah menjadi kenyataan, bahwa di samping ABRI, tidak ketinggalan pula bantuan atas kesadaran dan keinsafan dari lapisan masyarakat secara sukarela telah pula menunjukkan kemampuannya dalam menunaikan tugas kemiliteran untuk tujuan yang sama.

Dalam hal ini sudah selayaknya, apabila Pemerintah memberi penghormatan/penghargaan sebagai tanda terima kasih kepada mereka, yang diwujudkan dalam pemberian tanda penghargaan ini.


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page