logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 23 TAHUN 1958 (23/1958)

Tanggal: 17 JUNI 1958 (JAKARTA)

Sumber: LN 1958/64

Tentang: PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 20 TAHUN 1957 TENTANG PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I IRIAN BARAT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 76), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *

Indeks: IRIAN BARAT. DAERAH SWATANTRA TINGKAT I. PENETAPAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No.20 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1957 no. 76).

b. Bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang.

Mengingat:

a. Pasal 97 yo. 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia

b. Undang-undang No. I tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.6), sebagaimana sejak itu telah diubah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.20 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I IRIAN BARAT (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO.76) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1957 No.76), ditetapkan sebagai Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal tunggal.

Pasal 2 ayat 1 angka 2 Undang-undang No. 15 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian. Barat diubah hingga berbunyi:

"2. a) Kewedanaan Tidore yang meliputi distrik-distrik Tidore, Oba dan Wasilo, dan

 b) Kewedanaan Weda yang meliputi distrik-distrik Weda, Maba dan Patani/Gebe,

yang sekarang termasuk lingkungan Daerah Maluku Utara".

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 16 Agustus 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di: Jakarta

pada tanggal 17 Juni 1958.

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Diundangkan

pada tanggal 4 Juli 1958

Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGKOM

Menteri Dalam Negeri,

ttd.

SANOESI HARDJADINATA

______________________

CATATAN

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-48 pada tanggal 7 Mei 1958 pada hari Rabu, P. 249/1958


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2003.

honai/home page