logo Undang-2, dll. - Papuaweb - Laws, etc. honai/home page

UU 5/2008 (Kabupaten Lanny Jaya)


UU 5-2008
Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Hukum dan HAM RI

Teks tidak dalam format asli.



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA


No. 5, 2008PEMERINTAH DAERAH. Wilayah. Provinsi Papua. Kabupaten/Kota.
Lanny Jaya. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4804)


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA
DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang: a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Papua pada
umumnya dan Kabupaten Jayawijaya pada khususnya serta adanya aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi
daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politik,
sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas
dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di
Kabupaten Jayawijaya, perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di
wilayah Provinsi Papua;
c. bahwa pembentukan Kabupaten Lanny Jaya diharapkan akan dapat mendorong
peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi
daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lanny
Jaya di Provinsi Papua;


Mengingat:     1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian
Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:


Menetapkan:   UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA DI PROVINSI
PAPUA.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Barat sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian
Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907) jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).
4. Kabupaten Jayawijaya adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian
Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907), yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Lanny Jaya.


BAB II
PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH,
BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2
Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Lanny Jaya di wilayah Provinsi Papua
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 3
(1) Kabupaten Lanny Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang
terdiri atas cakupan wilayah:
a. Distrik Tiom;
b. Distrik Pirime;
c. Distrik Makki;
d. Distrik Gamelia;
e. Distrik Dimba;
f. Distrik Melagineri;
g. Distrik Balingga;
h. Distrik Tiomneri;
i. Distrik Kuyawage; dan
j. Distrik Poga.
(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.


Pasal 4
Dengan terbentuknya Kabupaten Lanny Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
wilayah Kabupaten Jayawijaya dikurangi dengan wilayah Kabupaten Lanny Jaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.


Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 5
(1) Kabupaten Lanny Jaya mempunyai batas-batas wilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Distrik Kanggime, Distrik Karubaga, dan
Distrik Goyage Kabupaten Tolikara serta Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo
Tengah;
b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Asologaima Kabupaten Jayawijaya;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Mbuwa, Distrik Yigi, Distrik Mugi,
Distrik Mapenduma, Distrik Geselma Kabupaten Nduga; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Ilaga Kabupaten Puncak dan Distrik
Illu Kabupaten Puncak Jaya.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Penegasan batas wilayah Kabupaten Lanny Jaya secara pasti di lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Lanny Jaya.


Pasal 6
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua serta dilakukan dengan
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.


Bagian Keempat
Ibu Kota

Pasal 7
Ibu kota Kabupaten Lanny Jaya berkedudukan di Tiom.


BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8
(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Lanny Jaya
mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
(2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lanny
Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;
d. pekerjaan umum;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perumahan;
h. kepemudaan dan olah raga;
i. penanaman modal;
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. kependudukan dan catatan sipil;
l. ketenagakerjaan;
m. ketahanan pangan;
n. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p. perhubungan;
q. komunikasi dan informatika;
r. pertanahan;
s. kesatuan bangsa dan politik luar negeri;

t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. sosial;
w. kebudayaan;
x. statistik;
y. kearsipan; dan
z. perpustakaan.
(3) Urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lanny
Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.


BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru dan
Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9
Peresmian Kabupaten Lanny Jaya dan pelantikan Penjabat Bupati Lanny Jaya
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam)
bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.


Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 10
(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lanny Jaya, dipilih
dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Lanny
Jaya.
(2) Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terpilih, untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dari pegawai negeri
sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri
Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usulan Gubernur.
(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang
memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta
memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(4) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Papua untuk melantik Penjabat
Bupati Lanny Jaya.
(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat
mengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap
kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, dan pemilihan
Bupati/Wakil Bupati.


Pasal 11
Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Pasal 12
(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Lanny Jaya, dibentuk
perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah
yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh
Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.


Bagian Ketiga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 13
(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny Jaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten
Jayawijaya.
(4) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lanny
Jaya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB V
PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 14
(1) Bupati Jayawijaya bersama Penjabat Bupati Lanny Jaya menginventarisasi,
mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen
kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.
(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati.
(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati.
(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai
negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Lanny
Jaya.
(5) Pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen kepada Kabupaten Lanny
Jaya difasilitasi oleh Gubernur Papua.
(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lanny Jaya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari asal satuan
kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:

a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan
oleh Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya yang berada dalam wilayah Kabupaten Lanny
Jaya;
b. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jayawijaya yang kedudukan, kegiatan, dan
lokasinya berada di Kabupaten Lanny Jaya;
c. utang piutang Kabupaten Jayawijaya yang kegunaannya untuk Kabupaten Lanny
Jaya; dan
d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Lanny Jaya.
(8) Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Jayawijaya, Gubernur Papua selaku
wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
(9) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Papua kepada Menteri
Dalam Negeri.


BAB VI
PENDAPATAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH, DAN BANTUAN DANA

Pasal 15
(1) Kabupaten Lanny Jaya berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.


Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan kesanggupannya memberikan
hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten Lanny Jaya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap
tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(2) Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lanny Jaya sebesar Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan
dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Bupati
Lanny Jaya.
(4) Apabila Kabupaten Jayawijaya tidak memenuhi kesanggupannya memberikan hibah
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Kabupaten Jayawijaya untuk diberikan
kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.
(5) Apabila Provinsi Papua tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
mengurangi penerimaan dana alokasi umum Provinsi Papua untuk diberikan kepada
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.
(6) Penjabat Bupati Lanny Jaya menyampaikan realisasi penggunaan hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Jayawijaya.
(7) Penjabat Bupati Lanny Jaya menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) kepada Gubernur Papua.


Pasal 17
Penjabat Bupati Lanny Jaya berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi Papua melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus
terhadap Kabupaten Lanny Jaya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
(2) Setelah 7 (tujuh) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Papua
melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Lanny Jaya.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan
lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Papua sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.


BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19
(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Lanny
Jaya menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lanny Jaya untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rancangan Peraturan Bupati Lanny Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Papua.
(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Lanny Jaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal 20
(1) Sebelum Kabupaten Lanny Jaya menetapkan peraturan daerah dan peraturan
bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan
Peraturan Bupati Jayawijaya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang
ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.
(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya serta Peraturan dan Keputusan
Bupati Jayawijaya yang selama ini berlaku di Kabupaten Lani Jaya harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Lanny Jaya harus disesuaikan
dengan Undang-Undang ini.


Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan
peraturan perundang-undangan.


Pasal 23
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA




TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI


      No. 4804(Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 5)


PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA
DI PROVINSI PAPUA

I. UMUM


Provinsi Papua yang memiliki luas wilayah ± 309.934,40 km˛ dengan penduduk pada
tahun 2005 berjumlah ± 1. 841.548 jiwa terdiri atas 20 (dua puluh) kabupaten dan
1 (satu) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Jayawijaya yang mempunyai luas wilayah ± 6.585 km˛ dengan jumlah
penduduk pada tahun 2005 berjumlah 209.881 jiwa terdiri atas 39 (tiga puluh
sembilan) Distrik. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk
mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya
terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali
pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik
dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Surat
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor
12/DPRD-JWY/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten
Lanny Jaya, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor
08/PIM/DPRD-JWY/2007 tanggal 8 Februari 2007 tentang Revisi Kedua Keputusan
Pimpinan DPRD Kabupaten Jayawijaya Nomor 05/PIM/DPRD-JWY/2007 tentang Cakupan
Wilayah dan Ibukota Kabupaten Pemekaran Baru di Kabupaten Jayawijaya, Surat
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor
02/PIMP/DPRD-JWY/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang Persetujuan Dukungan Dana
APBD Kabupaten Jayawijaya Bagi Calon Kabupaten Pemekaran Yalimo, Lanny Jaya,
Nduga dan Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2007, Surat Bupati Kabupaten
Jayawijaya Nomor 125/53/BHK tanggal 1 Juli 2003 perihal Usulan Pemekaran Wilayah
Kabupaten, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2007
tanggal 5 Januari 2007 tentang Dukungan Dana dalam APBD Kabupaten Jayawijaya
Bagi Calon Kabupaten Yalimo, Lanny Jaya, Nduga dan Mamberamo Tengah, Surat
Keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 9 Februari
2007 tentang Cakupan Wilayah dan Ibukota Calon Kabupaten Baru Lanny Jaya,
Yalimo, Nduga dan Mamberamo Tengah, Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Papua Nomor 7/PIM-DPRD/2005 tanggal 4 Februari 2005
tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi
Papua, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 041/DPRP/Tahun 2007 tanggal
28 Februari 2007 tentang Pemberian Dana dari APBD Provinsi Papua untuk
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pertama
Bagi Calon Lanny Jaya, Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 135/709/SET tanggal 7
April 2005 perihal Usul Pembentukan/Pemekaran Kabupaten Baru, Surat Gubernur
Provinsi Papua Nomor 400/1190/SET tanggal 31 Mei 2005 perihal Dukungan
Pembiayaan bagi Kabupaten Baru di Provinsi Papua, Surat Gubernur Provinsi Papua
Nomor 130/520/SET tanggal 1 Maret 2007 perihal Pemekaran 6 (enam) Daerah Otonom
Baru di Provinsi Papua, dan Surat Rekomendasi Majelis Rakyat Papua Nomor
05/MRP/PD-JT/2006 tanggal 18 Juni 2006 tentang Persetujuan dan Mendukung
Pemerintah Pusat untuk dimekarkan 4 (empat) Kabupaten Baru dari Kabupaten Induk
Jayawijaya, yaitu Kabupaten Mamberamo Tangah, Lanny Jaya, Nduga, dan Yalimo.
Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara mendalam dan
menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa
pemerintah perlu membentuk Kabupaten Lanny Jaya. Pembentukan Kabupaten Lanny
Jaya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya terdiri atas 10
(sepuluh) distrik, yaitu Distrik Tiom, Distrik Pirime, Distrik Makki, Distrik
Gamelia, Distrik Dimba, Distrik Tiomneri, Distrik Melagineri, Distrik Balingga,
Distrik Kuyawage dan Distrik Poga. Kabupaten Lanny Jaya memiliki luas wilayah
keseluruhan ± 2.248 km˛ dengan jumlah penduduk 89.332 jiwa.
Dengan terbentuknya Kabupaten Lanny Jaya sebagai daerah otonom, Pemerintah
Provinsi Papua berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi
pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Lanny Jaya perlu melakukan berbagai
upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana
pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta
pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:50.000 diterbitkan
oleh Pemerintah dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua pada saat
peresmian sebagai daerah otonom baru.
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Lanny Jaya khususnya guna perencanaan dan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat
pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diperlukan adanya kesatuan
perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lanny Jaya
harus disusun secara serasi dan terpadu dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata
Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Tiom sebagai ibu kota Kabupaten Lanny Jaya berada di Distrik Tiom.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara
bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota
provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Penjabat Bupati Lanny Jaya diusulkan oleh Gubernur Papua dengan pertimbangan
Bupati Jayawijaya.
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya kepada
APBD Provinsi Papua dan APBD Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan secara
proposional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah sesuai dengan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 041/DPRP/Tahun 2007 tanggal 28
Februari 2007.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan digunakan pegawai, tanah,
gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang
telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
dalam wilayah calon Kabupaten Lanny Jaya.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan
personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kepada
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.
Badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Jayawijaya yang berkedudukan,
kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Lanny Jaya, diserahkan oleh
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kepada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.
Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk
dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Lanny Jaya
diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kepada Pemerintah Kabupaten
Lanny Jaya. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut perlu dibuat daftar
inventaris.
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas
Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hibah dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah uang
yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 5
Tahun 2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jayawijaya 02/PIM/DPRD-JWY/2007 tanggal 26 Januari 2007.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan
kesanggupan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang belum dibayarkan.
Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan
kesanggupan Pemerintah Provinsi Papua yang belum dibayarkan.
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas





  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2008.

honai/home page