logo Undang-2, Inpres, dll. - Laws, Decrees, etc. honai/home page


Bentuk: UNDANG-UNDANG DARURAT (UUDRT)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 40 TAHUN 1950 (40/1950)

Tanggal: 30 DESEMBER 1950 (JAKARTA)

Sumber: LN 1950/82; TLN NO. 75

Tentang: SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: bahwa dianggap perlu menetapkan peraturan tentang pemberian paspor kepada warga negara dan orang asing;

Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;

Mengingat:

a. Pasal 7 ayat 2, Pasal 9 ayat 2, dan Pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. peraturan tentang pemberian paspor-paspor luar negeri dan surat-surat keterangan, ditetapkan dalam ordonansi tertanggal 6 Juli 1918 (Stbl. 1918 No. 446 jo. Stbl. 1919 No. 406);

Mendengar: Dewan Menteri tanggal 6 Desember 1950;

MEMUTUSKAN:

Sambil mencabut peraturan tentang pemberian paspor-paspor luar negeri dan surat-surat keterangan, ditetapkan dalam ordonansi tertanggal 6 Juli 1918 (Stbl. 1918 No. 446 jo. Stbl. 1919 No. 406) dan peraturan-peraturan penglaksanaan berdasarkan ordonansi tersebut (Bijblad op het Staatsblad No. 9033, sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dalam Bijblad No. 15312).

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Surat Perjalanan Republik Indonesia terbagi atas:

paspor diplomatik,

paspor konsoler,

paspor dinas,

paspor biasa,

paspor orang asing,

surat perjalanan yang lain.

Pasal 2.

1. Paspor diplomatik, paspor konsoler, paspor dinas hanya diberikan diperpanjang waktunya, ditambah, diubah atau dicabut oleh Menteri Luar Negeri atau pegawai-pegawai Dinas Luar Negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.

2. Pengeluaran paspor diplomatik oleh pejabat-pejabat tersebut dalam ayat I dilakukan atas nama Presiden.

3. Contoh paspor diplomatik, paspor konsoler dan paspor dinas, pula peraturan selanjutnya tentang pengeluaran, perpanjangan waktu, perubahan atau pencabutan dari paspor-paspor itu ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 3.

Pengeluaran, perpanjangan waktu, penambahan, perubahan dan pencabutan dari paspor biasa dan paspor orang asing dilakukan di Indonesia oleh pegawai yang ditunjuk untuk itu oleh Menteri Kehakiman dan di luar Indonesia oleh pegawai-pegawai Dinas Luar Negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 4.

1. Kepada warga negara yang berdiam di Indonesia, yang tidak mempunyai paspor tersebut dalam Pasal 1 dan yang berkehendak bepergian ke luar negeri dan berangkatnya tidak terganggu oleh halangan-halangan berdasarkan hukum, bersendikan atas Pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara, dapat diberikan paspor biasa.

2. Kepada warga negara yang berdiam di luar negeri dan tidak mempunyai paspor tersebut dalam Pasal 1, atas permintaannya dapat diberikan paspor biasa.

3. Atas permohonan dari pemohon atau pemegang yang syah dari paspor biasa, maka paspor ini dapat berlaku juga untuk isterinya yang syah dan anak-anaknya yang syah di bawah umur enam belas tahun.

Pasal 5.

1. Kepada orang asing yang berdiam di Indonesia dan tidak mempunyai paspor atau surat perjalanan yang lain dari negeri asalnya, serta tidak sempat untuk memperoleh surat yang sedemikian itu dalam waktu yang dapat dianggap cukup lamanya, maka jikalau ia berkehendak pergi ke luar negeri dan berangkatnya tidak terganggu oleh halangan-halangan berdasarkan hukum, bersendikan Pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara, oleh Menteri Kehakiman dapat diberikan paspor orang asing.

2. Kepada orang asing yang belum jadi penduduk di Indonesia dan tidak mempunyai paspor atau surat perjalanan lain dari negeri asalnya, serta tidak sempat untuk memperoleh surat yang sedemikian itu dalam waktu yang dapat dianggap cukup lamanya, maka, jikalau ia berkehendak meninggalkan daerah di mana ia berada, dapat diberikan paspor orang asing jika di Indonesia oleh Menteri Kehakiman dan jika ia berada di Luar Negeri oleh pegawai Dinas Luar Negeri, asal saja pegawai tersebut untuk itu diberi kuasa oleh Menteri Luar Negeri.

3. Atas permohonan dari pemohon atau pemegang yang syah dari paspor orang asing, maka paspor ini dapat berlaku juga untuk isterinya yang syah dan anak-anaknya yang syah di bawah umur enam belas tahun.

Pasal 6.

Dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam Pasal 7 sub b, maka:

a. Paspor biasa dikeluarkan yang berlaku untuk paling lama dua tahun, waktu mana untuk beberapa kali dapat diperpanjang dengan selama-lamanya dua tahun, akan tetapi tidak dapat melebihi waktu sejumlah enam tahun setelah hari dikeluarkannya.

b. Paspor orang asing dikeluarkan yang berlaku untuk paling lama delapan belas bulan, waktu mana tidak dapat diperpanjang.

Pasal 7.

Menteri Kehakiman, dengan kata sepakat Menteri Luar Negeri, berkuasa untuk:

a. Menggantungkan pemberian dan perpanjangan waktu berlakunya paspor biasa pula pemberian paspor orang asing kepada orang-orang yang tertentu atau golongan-golongan orang yang tertentu kepada pertanyaan, apakah syarat-syarat, yang ditujukan untuk menjamin faktor-faktor tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara dipenuhi.

b. Membatasi luasnya daerah untuk mana dan/atau memperpendek waktu berlakunya paspor biasa dan paspor orang asing, yang akan diberikan kepada orang-orang yang tertentu atau golongan-golongan orang yang tertentu.

c. Menetapkan contoh bentuk paspor biasa dan paspor orang asing dan menetapkan peraturan selanjutnya tentang pemberian, perpanjangan waktu, penambahan, perubahan dan pembatalannya.

Pasal 8.

Aturan ini tidak berlaku untuk pas jalan bagi yang berziarah ke Mekkah.

Pasal 9.

1. Paspor Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda, yang dikeluarkan sebelum tanggal 28 Desember 1949 dan paspor Republik Indonesia Serikat dan surat perjalanan lain yang waktunya belum lampau, yang pemegangnya yang syah menjadi warganegara Republik Indonesia, tetap berlaku sampai tidak mempunyai kekuatan lagi.

Waktu berlaku ini tidak dapat diperpanjang lagi.

2. Surat-surat keterangan yang dikeluarkan sebelum tanggal 28 Desember 1949, dan waktunya belum lampau, sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan yang oleh Undang-undang ini dicabut, tentang pengeluaran paspor dan surat keterangan (Stbl. 1918 No. 446 jo., Stbl. 1919 No. 406), yang pemegangnya yang syah adalah penduduk Republik Indonesia, akan tetapi bukan warganegara, tetap berlaku sampai tidak mempunyai kekuatan lagi.

Pasal 10.

1. Selama belum tersedia paspor-paspor tersebut dalam Pasal 1, maka oleh pejabat-pejabat yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan 3 diberikan surat keterangan sementara.

2. Surat-surat keterangan yang dimaksudkan dalam ayat pertama disebut paspor dalam arti kata dari pasal 45 "Zegel-verordening".

Pasal 11.

1. Paspor atau surat perjalanan yang lain selama berlaku tetap menjadi milik Negara.

2. Barang siapa yang memasrahkan suatu paspor atau surat perjalanan lainnya yang diberikan kepadanya, kepada orang lain dengan maksud untuk dipergunakan dengan cara tidak berhak, akan dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya 10.000 rupiah.

3. Barang siapa yang memakai dengan sengaja suatu paspor atau surat perjalanan lainnya yang diberikan kepada orang lain akan dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya 10.000 rupiah.

4. Perbuatan yang tersebut di ayat (2) dan (3) di pasal ini dipandang sebagai kejahatan.

Pasal 12.

Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman diwajibkan untuk melakukan penglaksanaan Undang-undang ini.

Pasal 13.

Undang-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang Darurat Paspor 1950", dan dianggap mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 1949.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 30 Desember 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PERDANA MENTERI MEWAKILI

MENTERI LUAR NEGERI,

MOHAMMAD NATSIR.

MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.

Diundangkan

pada tanggal 30 Desember 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.

Sebelum penyerahan Kedaulatan, maka penduduk Indonesia di daerah-daerah bukan daerah R.I. yang hendak pergi ke luar Negeri, harus berhubungan dengan jawatan-jawatan Belanda untuk memperoleh paspor atau surat-surat jalan lainnya. Pemberian-pemberian surat-surat ini diatur oleh suatu Ordonansi dengan peraturan-peraturan penglaksanaannya, (uitvoerings-voorschriffen). Ordonansi ini(St. 1918, No. 446, jo St. 1919 No. 406) belum ditarik kembali.

Tetapi sambil menunggu peraturan baru mengenai paspor-paspor ditetapkan bahwa untuk sementara tidak akan dikeluarkan paspor, melainkan-bahwa yang berkepentingan sebagai gantinya akan mendapat suatu surat keterangan sementara.

Perlu sekali keadaan sementara ini diakhiri, yang dapat dicapai dengan membuat ketentuan-ketentuan baru sebagai pengganti Ordonansi tersebut. Oleh karena Ordonansi itu dapat disamakan dengan suatu Undang-undang, maka menurut pendapat kami, ordonansi tersebut tidak dapat ditarik kembali dengan Peraturan Pemerintah atau Putusan Presiden, akan tetapi untuk ini diperlukan suatu Undang-undang pula. Agar supaya peraturan-peraturan baru itu dapat berlaku dalam waktu yang singkat, sebaiknyalah penglaksanaannya diatur dengan Undang-undang Darurat.

Berhubung dengan soal-soal tersebut di atas bersama ini kami berikan rencana Undang-undang Darurat yang menghapuskan Ordonansi dengan ketentuan-ketentuan penglaksanaannya tersebut serta mengeluarkan peraturan baru, terdiri dari 13 buah pasal, yang isinya hanya diambil dari peraturan-peraturan lama selama ini dalam keadaan sekarang masih dapat dipergunakan.

Pasal 1

Menyebutkan berupa-rupa macam surat perjalanan. Tiga buah yang disebut pertama adalah baru, sedang bagian terakhir ("surat-surat perjalanan yang lain") dipakai untuk menjaga jangan sampai dibuat surat-surat-bepergian yang tidak termasuk dalam Undang-undang Darurat ini.

Pasal 2

Mengenai paspor-paspor diplomatik, konsoler dan dinas serta memberi kuasa kepada Menteri Luar Negeri untuk membuat ketentuan-ketentuan tentang ini. Juga paspor-paspor diplomatik dan paspor-paspor dinas sudah dikerjakan dalam percetakan.

Paspor-paspor Konsoler itu melulu teruntuk Konsol-Kehormatan, yang termasuk Warga-Negara. Oleh karena Indonesia pada dewasa ini belum mempunyai Konsol-Kehormatan yang dimaksud, dapatlah pembuatan blangko-blangko paspor-paspor Konsoler untuk sementara ditunda.

Pasal 3

Memberi kuasa kepada Menteri Kehakiman untuk menunjuk pegawai-pegawai di Indonesia yang berkewajiban melakukan pekerjaan yang mengenai paspor-paspor biasa dan asing. Di luar Indonesia hak ini adalah pada pegawai-pegawai Dinas Luar Negeri.

Pasal 4

Membentangkan - berhubungan dengan kewarganegaraan penglaksanaan pasal 9 ayat 2 dari Undang-undang Dasar Sementara dengan mengingat ketentuan-ketentuan dari pasal 33.

Pasal 5

Mempunyai isi yang sama, tetapi mengenai orang asing, yang tidak atau tidak pada waktunya dapat memperoleh paspor negeri asalnya. Jika orang-orang ini harus pergi ke luar negeri, dapatlah pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, memberitahukan paspor asing kepada mereka. Ini adalah sesuai dengan praktek yang telah ada disini dan dengan kebiasaan di negeri-negeri modern lainnya.

Adapun pasal 5 ayat 1 orang asing yang telah jadi penduduk Indonesia dalam arti kata Undang-undang yaitu yang telah dapat ingezetonschap sesudahnya mereka itu dapat verguning tot vestiging.

Ayat 2 dari pasal tersebut mengenai orang asing yang belum jadi ingezetene dan yang baru dapat toelating saja.

Untuk orang-orang ini ada kemungkinan pada suatu waktu mereka itu berada di luar negeri dan tidak mempunyai surat perjalanan. Dalam hal sedemikian yang tentu jarang sekali terjadi, maka ditetapkan aturan dalam ayat 2 tadi.

Pasal 6

Mengatur waktu berlakunya paspor-paspor biasa dan paspor asing.

Pasal 7

Memberi petunjuk untuk mengambil aturan-aturan dalam penglaksanaan Undang-undang, dalam kerja sama antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman.

Pasal 8

Memelihara ketentuan-ketentuan yang telah ada tentang surat-surat perjalanan untuk orang yang naik haji ke Mekkah dan kembalinya dari sana.

Pasal 9

Mengatur dalam ayat 1 berlakunya paspor-paspor, yang dikeluarkan sebelum penyerahan kedaulatan, baik dari Republik maupun dari Kerajaan Belanda.

Ayat 2 memuat peraturan semacam itu mengenai surat-surat legitimasi bagi penduduk yang bukan Warga-Negara. Kalau rencana ini sudah dijadikan Undang-undang, maka pengeluaran surat-surat legitimasi akan dihentikan.

Pasal 10

Dalam peraturan sementara mengatur pemberian surat keterangan sementara, selama tidak tersedia paspor-paspor.

Pasal 11

Menentukan, bahwa suatu paspor atau surat perjalanan lainnya, selama masih berlaku, tetap menjadi kepunyaan Negara. Ketentuan ini berguna antara lain untuk menetapkan hak Pemerintah yang tidak dapat dibantah, mengubah suatu paspor, mengecap atau mencabut, jika dianggap untuk itu ada alasan-alasannya.


  © Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2004.

honai/home page