Panduan dengan anotasi menuju 82 website dan webpage yang terkait dengan Papua dengan tema umum:

Pemerintahan, Badan Multilateral, Perjanjian-Perjanjian dan Bantuan di Papua

Pemerintahan (Lokal, Nasional dan Internasional)

Tidak seperti sumber-sumber lain yang tersedia di World Wide Web, situs-situs berikut merupakan perwakilan resmi pemerintahan Indonesia dan berbagai departemen, badan, aktivitas dan kebijakan. Hampir semua Departemen sekarang memiliki website (kunjungi portal Pemerintahan Indonesia di www.indonesia.go.id dan sebagian memuat nya dengan bahasa Inggris ( lihat http://indonesia.elga.net.id/govweb.html untuk daftar situs-situs di Pemerintahan Nasional). Tanpa terpengaruhi banyaknya pengguna jasa layanan internet seperti yang diberikan penyedia layanan internet lokal seperti Wasantara, di sebagian besar kota di Papua, beberapa Pemerintahan Kabupaten sekarang juga terwakili dengan website mereka sendiri yang mencakup Nabire (www.nabire.net ), Puncak Jaya (www.puncakjaya.com), Sorong (www.sorong.go.id ), Merauke (www.merauke.go.id) dan Manokwari (www.irja.go.id )

Pemerintah Daerah Tingkat I (Pemda Tk.I) adalah Pemerintahan Provinsi tertinggi di Papua (www.papua.go.id) dan bersama pemerintah Kabupaten di Papua memiliki tanggungjawab demi suksesnya pelaksanaan perundangan Otonomi Khusus yang baru di Provinsi ini. Hal ini sesuai dnegan Undang-Undang no. 21, 2001 – Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, atau Otsus Papua (Papuaweb punya informasi tentang Otsus di www.papuaweb.org/goi/otsus/_toc.html atau kunjungi www.ri.go.id/produk_uu/datar_isi-2.htm untuk mendata lebih lengkap untuk undang-undang dan peraturan yang baru). Agus Sumule menulis sebuah artikel pendek yang melacak proses pembuatan undang-undang untuk Inside Indoensia (lihat www.insideindonesia.org/edit67/samule.htmsic) dan program Center of Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) dari Departemen Ekonomi di Universitas Maryland yang ikut terlibat dalam membantu meningkatkan dialog tentang otonomi di Papua dan di tempat-tempat lain di Indoensia (lihat www.iris.umd.edu/insideiris/November2001/story1.htm ). Otsus Papua bisa juga dibandingkan dengan Undang-undang Otonomi no. 22/1999 dan no25/1999 untuk wilayah lain di Indonesia atau undang-undang Otonomi Khusus untuk Aceh (lihat website dari German Technical Foundation untuk mendukung desentralisasi dengan dua bahasa yang sangat sempurna di www.gtzsfdm.or.id). Banyaknya perubahan berkenaan dengan implemetnasi otonomi provinsi dijelaskan di website Kantor Otonomi yang baru (www.otonomi.go.id ). Perubahan lain termasuk trend jangka panjang demografi dan ekonomi bisa dilihan melalui web melalui kantor cabang daerah Biro Pusat Statistik (BPS) yang bertempat di kota provinsi Jayapura (http://regional.bps.go.id/~irja).

Di Jakarta, Kantor nasional Biro Pusat Statistik mengelola webpage untuk semua data provinsi di Indonesia termasuk webpage mereka untuk data Papua (www.bps.go.id/profile/irja.shtml). Kantor lain di Jakarta, Departemen Luar Negeri memiliki website dengan pidato-pidato terbaru, press release dan arsip-arsip penting (www.dfa-deplu.go.id).

Sementara kebanyakan badan pemerintahan di Jakarta sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran, beberapa badan seperti seperti Departemen Keuangan (www.depkeu.go.id) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (www.bpkp.go.id) tetap mempertahankan pentingya administrasi sentralisasi. Sejumlah badan pemerintahan lain di Jakarta memiliki tanggungjawab untuk pembangunan dan perlindungan lingkungan dan penyediaan layanan dasar di Papua. Badan-badan tersebut antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas (www.bappenas.go.id), Badan Pengendalian Dampak Linkungan (Bapedal di www.bapedal.go.id) dan Departemen Pekerjaan Umum ( di www.pu.go.id). Badan pemerintah lain seperti Badan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (www.nakertrans.go.id) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (www.bkkbn.go.id/hqweb/bkkbn/bkkbn.htm) juga memainkan peranan penting di Papua. Kantor baru Ombudsman Nasional (www.ombudsman.or.id ) dan Komisi Hukum Nasional (www.komisihukum.go.id) mendapat otorisasi hukum untuk mengawasi aktivitas kebanyakan badan-badan pemerintah pusat ini.

Papuaweb menyediakan berapa buku online yang membantu menjelaskan kompleksitas birokrasi Indonesia dalam sebuah website secara detail dari struktur Administrasi Indonesia yang dahulu dan yang sekarang (lihat www.papuaweb.org/goi/rangka/_toc.htm).

Hubungan Luarnegeri : Bilateral dan regional

Dewan Perwakilan Rakyat memeiliki website (www.dpr.go.id) dengan informasi yang berkaitan dengan Papua( mekipun perlu beberapa waktu agar dapat terbiasa dengan sistem katalognya DPR). Parlemen Nasional Australia di Canberra juga mempunyai sejumlah paper yang relevan tentag Papua (www.aph.gov.au) seperti juga yang dimiliki Departemen Luar Negeri Australia (www.dfat.gov.au ). Ada beberapa perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia, beberapa yang penting diantaranya berkaitan dengan masalah keimigrasian, beacukai dan kebijakan karantina antara kedua negara. Lebih lanjut mengenai hal ini bisa ditemukan di website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (www.beacukai.go.id) dan Australian National Department of Agricultural, Fisheries and Forestry (silakan cari dengan pencari lokal www.affa.gov.au ). Pemerintah Indonesia juga mempunyai hubungan bilateral dengan Pemerintah Papua New Guinea yang menjadi tuan rumah dari portal informasi pemerintah dengan jalur hubungan ke berbagai Departeman Pemerintahan Papua New Guinea (www.pngonline.gov.org). Misi-misi lain (Kedutaan Besar Negara Asing) untuk Indonesia antara lain Kedutaan Belanda (www.netherlandsembassy.or.id) dan Kedutaan Inggris (www.britain-in-indonesia.or.id), keduanya ada di Jakarta. Kedutaan Amerika memeliki kedutaan yang sangat luas di Jakarta dan informasi online serta anlisis tentang Indonesia mencerminkan pentingnya hubungan antara kedua negara ini (www.usembassyjakarta.org). Online penting lain yang memuat hal yang berkaitan dengan Papua bisa ditemukan di website Pemerintah Amerika melalui website clearing house pusat www.firstgov.gov (pastikan untuk mencari dengan situs ini dengan menggunakan tanda kutip, bahkan untuk kata tunggal seperti ‘’papua’’) dan Eropa, melalui layanan European Union Online service (http://europa.eu.int/indek_en.htm – lihat pencarian ini bisa menggunakan satu dari 11 bahasa resmi Uni Eropa).

Pentingnya kerjasama antara pemerintahan yang memiliki perbatasan wilayah geografis dan ekonomi terkait dengan Papua. Untuk itu Indonesia membuat beberapa perjanjian khusus regional multinasional yang penting untuk para peneliti Papua. Yang paling menonjol di antaranya adalah Forum regional secara politik dan ekonomi yaitu ASEAN (Association of South East Asian Nation di www.aseansec.org) dan The Pacific Island Forum (Forum Kepulauan Pasifik www.forumsec.org.fj). Pengelompokan regional ini menguatkan kembali fakta bahwa Papua menandai perbatasan secara geografis maupun politis antara Asia tenggara dan Pasifik. Ada juga organisasi pemerintah multilateral sejenis untuk meningkatkan kerjasama lain dalam wilayah mereka, seperti Secretariat of the Pacific Community (South Pacific Commission www.spc.org.nc) dan South Pacific Regional Environment Programme (www.sprep.org.ws). Indonesia juga menandatangani berbagai perjanjian internasional yang lebih luas termasuk di anatranya CITES (The Convention on Internastional Trade in Endagered Species (www.cites.org) yang dimaksudkan untuk membantu perlindungan flora dan fauna di Papua dan di seluruh Nusantara yang diidentifikasi terancam punah atau terancam bahaya oleh International Union of coservation and Nature and Nature Resources atau Uni Internasional untuk Konservasi Alam dan Margasatwa serta sumber-sumber daya alam (lihat www.redlist.org)

Dana Pembangunan, Pemerintah pemberi Donor dan PBB

Program bantuan di Papua bisa dimasukkan ke dalam satu dari tiga kategori: bantuan mulitlateral (kelompok pemerintah yang dikoordinasi melalui institusi international untuk membantu dengan program nasional pemerintah), bantuan bilateral resmi (satu pemerintah bekerja secara langusng dengan yang lain), dan dana bantuan bilateral tidak resmi (pemerintah negara asing atau NGO membantu secara langsung kepada institusi non pemerintah di dalam negara penerima bantuan). Sebagian besar program bantuan di Papua merupakan program dengan target spesifik masalah pembangunan di wilayah Timur Indonesia dan seluruh negara.

PBB merupakan pemberi dana bantuan multilateral yang sangat penting di Papua dan telah memiliki program-program di sana sejak United Nations Development Program (UNDP di www.un.or.id/undp) mengambil alih administrasi dari Fund for Development of West Irian (FUNDWI atau Dana untuk Pembangunan Irian Barat). PBB memiliki portal internet di Indonesia yang mampu menghubungkan dengan seluruh badan utama PBB (www.un.or.id). Badan PBB lain yang juga aktif di Papua termasuk United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisastion (UNESCO di www.unesco.or.id), United Nations High Commission for Refugees (UNHCR di www.unhcr.ch), the United Nations Children Fund (situs UNICEF di Jakarta masih sedang dikerjakan tetapi untuk rincian kantor di lapangan di Jayapura bisa dicoba www.unicef.org/uwwide/ffo.htm). Bantuan multilateral Bank Dunia (World Bank di www.worldbank.org) dan Asian Development Bank (www.adb.org) juga telah terlibat pada proyek-proyek bantuan di Papua.

Dana bantuan bilateral resmi telah menjadi suatu gambaran dari berbagai proyek bantuan yang lalu di Indonesia. Suatu contoh program bantuan bilateral resmi dengan komponen orang-orang Papua adalah Proyek Pengembangan Universitas Wilayah Timur Indonesia (Eastern Indonesia University Development Project www.sfu.ca.eiudp), yang disponsori oleh Canadian International Development Agency (http://w3.acdi-cida.gc.ca/home). Meskipun demikian, oleh para pemberi donor luar negeri, dana-dana bantuan ini sekarang mulai mengarah kepada kelompok non pemerintah (LSM yang berupaya untuk menguatkan kelompok masyarakat warga (civil society) dan kelompok demokratik (secara luas melalui NGO/LSM domestik maupun asing). Badan donor asing lain yang mendukung program pemerintah dan atau non pemerintah di Papua termasuk di antaranya ECHO (European Community Humanitarian affairs Office di http://europa.eu.int/comm/echo/en/index_en.html), GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit atau Rekanan Jerman untuk Kerjasama secara Teknis di www.gtz.de ), USAID The United State foreign Aid agency di www.usaid.gov ) dan AusAID (The Australian Government’s overseas Aid Program di www.ausaid.gov.au).

Sementara beberapa bantuan luar negeri diarahkan kepada program-program pemerintah atau non pemerintah (LSM) di Indonesia maupun Papua, dana bantuan lain untuk pemerintah maupun non pemerintah untuk proyek-proyek bantuan diarahkan melalui kelompok payung non pemerintah, sering juga dalam bentuk pemberian saru paket hibah (block grant). DiPapua beberapa kelompok seperti NOVIB (bagian dari kelompok Oxfam di www.novib.nl), kerjasama Gereja Protestan Belanda organsisasi pengembangan (ICCO di www.icco.nl) dan Bread for the World (www.bftw.org ) telah memberikan bantuk selama bertahun-tahun. Sejumlah paket hibah dari badan penyandang dana yang beroperasi di Indonesia (sebagian besar berbasis di jakarta) terlibat untuk mendukung mengelola LSM lokal maupun tingkat provinsi di Papua. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian NGO/LSM bersama dengan berbagai macam badan-badan penyandang dana dengan tema yang lebih spesifik misalnya dalam hal lingkungan, hak azasi manusia, dsb.

Layanan Bantuan Kemanusiaan dan Kesehatan

Badan-badan bantuan kemanusiaan internasional telah menunjukkan minat yang terus bertambah di Papua dalam beberapa waktu silam. Sementara banyak kelompok gereja juga kadang-kadang terlibat dalam karya kemanusiaan selama puluhan tahun sebelum tahun 1984/1985, ketika krisis kemanusiaan di Ppaua menarik perhatian internasional secara meluas. Kegagalan pemberontakan di tahun 1984 dan mengakibatkan militer Indonesia melakukan tindakan-tindakan pengamanan terhadap aktivitas prokemerdekaan sehingga membuat lebih dari 10.000 orang-orang Papua menyeberang perbatasan menuju negara tetangga Papua New Guinea . Sementara bantuan pertama kepada pengungsi yang demikian banyak diberikan oleh Keuskupan Vanimo (www.catholic-hierarchy.org/diocese/dvani.html) dan gereja lain di PNG, juga UNHCR (www.unhcr.ch) menjadi terlibat dalam pengadaan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang ini, banyak dari mereka yang mencari keselamatan dalam camp yang tidak layak dan terisolasi di PNG sepanjang perbatasan Indonesia – PNG. Laporan sporadis tentang penyeberangan perbatasan di tahun-tahun silam menunjukkan bahwa banyak orang Papua terus menerus mencari perlindungan di negara tentangga. Lihat anotasi bibliografi pada situs ini atau carilah website dari organisasi-organisasi kemanusiaan seperti United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (‘’Relief web’’ di www.reliefweb.int) dan United States Commitee for Refugees (www.refugees.org) untuk informasi lebih lanjut. Web Site pengungsi dalam negeri (Internally Displaced Persons) secara khusus memberikan perhatian terhadap masalah ini dan secara umum masalah berpindahnya orang-orang di perbatasan karena adanya konflik dalam negeri di Indoensia (www.idpproject.org).

Tahun 1997.1998, beberapa keadaan kemaru berkepanjangan membuatt terjadinya gagal panen dan kekurangan air di sebagian besar wilayah Timur Indonesia dan Papua New Guinea, dihubungkan dengan siklus iklim El Niño. Permasalahan ini secara khusus menjadi serius di wilayah pusat dan pegunungan selatan Papua. Awal 1998, wilayah Jayawijaya mengumumkan bahwa badan pemerintah tidak mampu menanggapi secara layak adanya krisis ini. Kelaparan, Malnutrisi dan air minum yang tidak layak membuat banyak komunitas di berbagai wilayah yang lebih luas terpengaruh dan lebih rentan penyakit seperti malaria. Palang Merah Internasional atau International Commiteee of the Red Cross ( www.icrc.org dan lihat www.un.or.id/recovery/icrc.htm), yang pernah terlibat dalam mediasi krisis penyanderaaan di Papua selama 1996, menjadi semakin terlibat dalam pengadaan bantuan medis kepada komunitas ini seperti juga dilakukan oleh Merlin (www.merlin.org.uk), Doktors van der Wereld (www.doktersvaderwereld.org/dvdw.php?get=032 ) dan Medicins Sans Frotierers (kunjungi www.msf.org dan www.delidn.cec.eu.int/echo-prob.htm ) yang telah mengelola proyek di Papua sejak saat itu. Beberapa badan bantuan lain dan para pekerja misi terlibat dalam program bantuan untuk bencana kekeringan selama masa ini dan the Mission Aviation Fellowship kembali mengoperasikan tugas mereka sebagai operasi rutin mereka untuk menyediakan dukungan yang sangat genting untuk distribusi pangan dan obat-obatan.

Akhisnya melalui dana AusAID, Pemerintahan Indonesia dan Australia merundingkan ‘’Operasi AusIndo Jaya’’ yang memampukan kru Helikopter militer Australia membantu menditribusikan makanan dan obatan ke wilayah terpencil di Papua selama 1998 (www.defence.gov.au). UNDP dan Bappendas mengelola webpage dengan informasi tentang bencana kekeringan 1997/a998 dan operasi penyelamatan (www.un.or.id/recovery/deafult.htm atau lihat www.un.or.id/recovery/irian.htm jika browser web anda punya masalah dengan ‘’frames’’ ).

Ada sejumlah program kesehatan yang tidak darurat dan bersifat rutin di Papua yang diorganisir oleh gereja-gereja, badan pemerintah dan non pemerintah. Beberapa program seperti World Vision’s Women and Their Children’s Health (WATCH) project atau proyek World Vision untuk Kesehatan Perempuan dan Anak-anaknya peduli dengan pengenalan praktek-praktek dan pengobatan baru ke dalam wilayah terpencil di Papua. Banyak hasil survei dan laporan proyek WATCH sekarang tersedia di Papuaweb (lihat www.papuaweb.org/dlib ). Informasi lebih lanjut tentang proyek ini tersedia dari website World Vision (www.worldvision.org) dengan referensi tambahan pada proyek ini di website AusAid dalam bentuk laporan kegiatan tahunan dan materi pendidikan (http://globaled.ausaid.gov.au/secondary/casestud/indonesia/3/jayawijaya.html). Program-program lain telah berkembang sebagai tanggapan pada meningkatnya krisis kesehatan publik, seperti meluasnya secara cepat AIDS di Papua, telah menjadi tujuan beberapa program badan non pemerintah lokal, nasional dan internasional seperti Program Aksi AIDS dari Family Health International (www.fhi.org/en/entr/asia/indonesia/indonesiaofc.html). Tanpa memperhitungkan populasi yang kecil, Papua memiliki rata-rata infeksi kedua setelah Jakarta (http://www1.rad.net.id/aids) . Departemen Kesehatan Indonesia (www.depkes.go.id) merupakan badan nasional dengan tanggungjawab mengontrol persoalan seperti ini dan untuk memberikan suplai kepada klinik kesehatan, rumah sakit, dan program pelatihan kesehatan di Papua. List rumahsakit di Papua dan alamatnya secara rinci bisa ditemukan secara online (www.satumed.com/index.html/lain/5).